Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kamis, mengaku optimistis jika reformasi agraria di daerah bisa berjalan dengan baik.
Bahkan saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi tanah.
"Alhamdulillah untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, kami di Pemprov Gorontalo sudah membentuk Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTR). Tim ini bergerak mendata kembali TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria)," jelas Rusli.
Sebelumnya ia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reformasi Agraria yang digelar oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu.
Sesuai dengan pendataan tim, potensi obyek TORA dari pelepasan kawasan hutan di Gorontalo sebesar 50.849 hektare.
Hal ini mengacu pada peta indikatif TORA SK Menteri Kehutanan Nomor 3157 yang terdiri dari Kabupaten Boalemo 7.221 hektare, Bone Bolango 1.131 hektare, Gorontalo Utara 3.220 hektare.
Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato masing-masing 8.332 dan 30.945 hektare.
Rapat yang menghadirkan para Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional itu, membahas tentang pokok-pokok reformasi agraria di daerah.
Diantaranya tentang sertifikasi tanah atau legalisasi aset, redistribusi tanah, perhutanan sosial dan peremajaan perkebunan.
Pemerintah pusat menargetkan 9 juta hektare tanah dalam reforma agraria, yang terdiri dari 4,5 juta hektare legalisasi aset yakni tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan tanah per orang.
"Ada juga retribusi tanah 4,5 juta hektare yakni untuk tanah HGU tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya serta untuk pelepasan kawasan hutan," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Bahkan saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi tanah.
"Alhamdulillah untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, kami di Pemprov Gorontalo sudah membentuk Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTR). Tim ini bergerak mendata kembali TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria)," jelas Rusli.
Sebelumnya ia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reformasi Agraria yang digelar oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu.
Sesuai dengan pendataan tim, potensi obyek TORA dari pelepasan kawasan hutan di Gorontalo sebesar 50.849 hektare.
Hal ini mengacu pada peta indikatif TORA SK Menteri Kehutanan Nomor 3157 yang terdiri dari Kabupaten Boalemo 7.221 hektare, Bone Bolango 1.131 hektare, Gorontalo Utara 3.220 hektare.
Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato masing-masing 8.332 dan 30.945 hektare.
Rapat yang menghadirkan para Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional itu, membahas tentang pokok-pokok reformasi agraria di daerah.
Diantaranya tentang sertifikasi tanah atau legalisasi aset, redistribusi tanah, perhutanan sosial dan peremajaan perkebunan.
Pemerintah pusat menargetkan 9 juta hektare tanah dalam reforma agraria, yang terdiri dari 4,5 juta hektare legalisasi aset yakni tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan tanah per orang.
"Ada juga retribusi tanah 4,5 juta hektare yakni untuk tanah HGU tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya serta untuk pelepasan kawasan hutan," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018