Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi terkait perijinan di daerah disebabkan oleh perbedaan pola pikir antara pengusaha dan birokrat.
"Saya memahami bahwa perbedaan, kenapa terjadi banyak kasus-kasus di KPK, karena perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan International Public Service Forum 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu.
Di satu sisi, pihak pengusaha ingin proses perijinan dikerjakan dengan cepat; di sisi lain birokrat harus melalui banyak tahapan hingga ijin tersebut selesai. Itulah yang menimbulkan celah untuk korupsi menjadi tinggi di daerah, kata JK.
"Para pengusaha ingin hasil, karena itu ingin cepat; tapi para birokrat ingin prosedur, sehingga lambat. Jadi antara cepat dan lambat kemudian terjadilah negosiasi, timbullah masalah," katanya.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan reformasi birokrasi saat ini menjadi kunci bagi keberlangsungan proses pembangunan, dengan meringkas prosedur-prosedur yang tidak efektif.
"Maka, agar tidak timbul masalah, birokrasi harus di'reform' dan diperbaiki; sehingga jangan para pengusaha 'membeli' kecepatan. Kenapa dia (pengusaha) membayar? Karena ingin cepat; daripada tiga bulan, lebih baik tiga minggu," jelasnya.
Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, diperlukan inovasi oleh birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mempercepat proses pembangunan. Selain itu juga diperlukan pelayanan yang bersih dan bebas dari gratifikasi.
"Disamping dibutuhkan pelayanan yang bersih, inovasi itu perlu menjadi bagian daripada upaya keseluruhan bangsa ini. Perlu inoasi itu, menjadi pelajaran bagi yang lain dan kemudian dapat dikembangkan lagi dengan baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Saya memahami bahwa perbedaan, kenapa terjadi banyak kasus-kasus di KPK, karena perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan International Public Service Forum 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu.
Di satu sisi, pihak pengusaha ingin proses perijinan dikerjakan dengan cepat; di sisi lain birokrat harus melalui banyak tahapan hingga ijin tersebut selesai. Itulah yang menimbulkan celah untuk korupsi menjadi tinggi di daerah, kata JK.
"Para pengusaha ingin hasil, karena itu ingin cepat; tapi para birokrat ingin prosedur, sehingga lambat. Jadi antara cepat dan lambat kemudian terjadilah negosiasi, timbullah masalah," katanya.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan reformasi birokrasi saat ini menjadi kunci bagi keberlangsungan proses pembangunan, dengan meringkas prosedur-prosedur yang tidak efektif.
"Maka, agar tidak timbul masalah, birokrasi harus di'reform' dan diperbaiki; sehingga jangan para pengusaha 'membeli' kecepatan. Kenapa dia (pengusaha) membayar? Karena ingin cepat; daripada tiga bulan, lebih baik tiga minggu," jelasnya.
Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, diperlukan inovasi oleh birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mempercepat proses pembangunan. Selain itu juga diperlukan pelayanan yang bersih dan bebas dari gratifikasi.
"Disamping dibutuhkan pelayanan yang bersih, inovasi itu perlu menjadi bagian daripada upaya keseluruhan bangsa ini. Perlu inoasi itu, menjadi pelajaran bagi yang lain dan kemudian dapat dikembangkan lagi dengan baik," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018