Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rahmat Lamaji di Gorontalo, Minggu.
Menurutnya, ada 123 BUMDes di daerah itu, namun rata-rata belum mampu berkontribusi maksimal untuk pertumbuhan ekonomi desa, khususnya pada pemasukan PADes masing-masing.
Ia mencontohkan pengelolaan BUMDes di Desa Posso Kecamatan Kwandang.
Hasil kunjungan komisi III di desa itu, terlihat jelas tidak ada pemasukan terhadap hasil pengelolaannya, padahal pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran penyertaan modal sebesar Rp500 juta.
Namun faktanya, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, posisi pemasukan kas BUMDes masih kosong, padahal keberadaannya telah dua tahun.
Kondisi itu, tambahnya tidak boleh dibiarkan maka pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait perlu melakukan evaluasi dan monitoring serta pembimbingan untuk memotivasi pengelolaan BUMDes yang tepat dan mampu menghasilkan, agar anggaran penyertaan modal yang dikucurkan tidak sia-sia.
DPRD berharap pengelolaan BUMDes benar-benar mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa.
"Tidak hanya harus balik modal, namun penyertaan modal yang dikucurkan harus berdampak pada kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Disamping menjadi sumber PADes bagi setiap desa, BUMDes harus menjadi sentra penggerak ekonomi desa agar benar-benar menjadi desa mandiri seperti pengelolaan BUMDes di daerah-daerah yang telah berhasil.
Rahmat pun berharap, setiap desa bisa mengandalkan potensi desa untuk menggerakkan BUMDes, serta memberdayakan masyarakat secara langsung.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurutnya, ada 123 BUMDes di daerah itu, namun rata-rata belum mampu berkontribusi maksimal untuk pertumbuhan ekonomi desa, khususnya pada pemasukan PADes masing-masing.
Ia mencontohkan pengelolaan BUMDes di Desa Posso Kecamatan Kwandang.
Hasil kunjungan komisi III di desa itu, terlihat jelas tidak ada pemasukan terhadap hasil pengelolaannya, padahal pemerintah desa sudah mengalokasikan anggaran penyertaan modal sebesar Rp500 juta.
Namun faktanya, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, posisi pemasukan kas BUMDes masih kosong, padahal keberadaannya telah dua tahun.
Kondisi itu, tambahnya tidak boleh dibiarkan maka pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait perlu melakukan evaluasi dan monitoring serta pembimbingan untuk memotivasi pengelolaan BUMDes yang tepat dan mampu menghasilkan, agar anggaran penyertaan modal yang dikucurkan tidak sia-sia.
DPRD berharap pengelolaan BUMDes benar-benar mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa.
"Tidak hanya harus balik modal, namun penyertaan modal yang dikucurkan harus berdampak pada kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Disamping menjadi sumber PADes bagi setiap desa, BUMDes harus menjadi sentra penggerak ekonomi desa agar benar-benar menjadi desa mandiri seperti pengelolaan BUMDes di daerah-daerah yang telah berhasil.
Rahmat pun berharap, setiap desa bisa mengandalkan potensi desa untuk menggerakkan BUMDes, serta memberdayakan masyarakat secara langsung.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018