Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dicanangkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Bupati Hamim Pou.
Ia mengatakan jika pencanangan Desa Sadar Jaminan Sosial itu adalah langkah positif pemerintah daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo.
"Dimana, dalamnya pemerintah daerah itu bertanggungjawab melindungi dan mengayomi masyarakat termasuk dalam pelayanan sosial, termasuk dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Menurutnya, pada tahun 2018 Pemkab Bone Bolango telah mendaftarkan sekaligus membayarkan dan menanggung premi iuran untuk pekerja sektor informal sebanyak 8.250 orang untuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"Tahun depan kita targetkan 20 ribu lagi yang akan kita daftarkan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Dia menambahkan, warga harus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan karena pemerintah daerah sadar, tidak semua perusahaan menjaminan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
"Jangankan perusahaan, pekerja-pekerja mandiri saja, apakah dia nelayan, pembantu rumah tangga, petani, tukang batu, tukang kayu, dan buruh harian lepas, tidak semua ditanggung," ungkapnya.
Sementara mereka tidak aman saat bekerja dan ketika mengalami kecelakaan kerja mereka tidak ada tabungan maupun simpanan uang untuk mengobati penyakitnya.
"Iurannya pun pemerintah daerah tanggung sepenuhnya lewat APBD. Maka tidak ada salahnya kita menyisihkan anggaran untuk perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada warga kita," jelasnya.
Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan lanjut Hamim, salah satu bentuk ihtiar pemerintah daerah untuk melindungi warganya, terutama untuk memberikan ketenangan kepada setiap pekerja sektor informal dimana pun melakukan aktivitasnya.
"Saya berharap program ini hingga berakhir masa jabatan saya atau penerus saya kedepannya bisa melanjutkan dan membayarkan premi iuran untuk masyarakat ini secara terus menerus lewat APBD. Tapi disaat yang sama, masyarakat juga harus sadar bahwa alangkah lebih bagus lagi kalau mereka ikut secara mandiri, tidak berharap terus-terusan kepada Pemda," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Ia mengatakan jika pencanangan Desa Sadar Jaminan Sosial itu adalah langkah positif pemerintah daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo.
"Dimana, dalamnya pemerintah daerah itu bertanggungjawab melindungi dan mengayomi masyarakat termasuk dalam pelayanan sosial, termasuk dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Menurutnya, pada tahun 2018 Pemkab Bone Bolango telah mendaftarkan sekaligus membayarkan dan menanggung premi iuran untuk pekerja sektor informal sebanyak 8.250 orang untuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"Tahun depan kita targetkan 20 ribu lagi yang akan kita daftarkan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Dia menambahkan, warga harus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan karena pemerintah daerah sadar, tidak semua perusahaan menjaminan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
"Jangankan perusahaan, pekerja-pekerja mandiri saja, apakah dia nelayan, pembantu rumah tangga, petani, tukang batu, tukang kayu, dan buruh harian lepas, tidak semua ditanggung," ungkapnya.
Sementara mereka tidak aman saat bekerja dan ketika mengalami kecelakaan kerja mereka tidak ada tabungan maupun simpanan uang untuk mengobati penyakitnya.
"Iurannya pun pemerintah daerah tanggung sepenuhnya lewat APBD. Maka tidak ada salahnya kita menyisihkan anggaran untuk perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada warga kita," jelasnya.
Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan lanjut Hamim, salah satu bentuk ihtiar pemerintah daerah untuk melindungi warganya, terutama untuk memberikan ketenangan kepada setiap pekerja sektor informal dimana pun melakukan aktivitasnya.
"Saya berharap program ini hingga berakhir masa jabatan saya atau penerus saya kedepannya bisa melanjutkan dan membayarkan premi iuran untuk masyarakat ini secara terus menerus lewat APBD. Tapi disaat yang sama, masyarakat juga harus sadar bahwa alangkah lebih bagus lagi kalau mereka ikut secara mandiri, tidak berharap terus-terusan kepada Pemda," pungkasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018