Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Relawan Indonesia Hebat Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan kampanye
hitam yang mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
harus dihentikan karena merusak sendi berbangsa dan bernegara.
"Kalau isu SARA terus dimainkan yang rusak bukan hanya pilpres dan demokrasi, tapi juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Relawan Indonesia Hebat Jokowi-JK Taufan Hunneman di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, tambah Taufan, dibutuhkan kesadaran para kontestan Pilpres 2014 beserta pendukungnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, apalagi cara-cara yang justru merugikan bangsa.
"Kalau kampanye negatif masih bisa kita terima, tetapi ini sudah lebih buruk, mendikotomikan Islam-Kristen, membawa-bawa etnis," katanya.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif dengan menindak pelaku dan aktor intelektual kampanye yang mengangkat isu SARA.
"Polri harus proaktif bertindak atas isu-isu yang memecah belah masyarakat tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Jangan menunggu terjadi bentrokan, jangan buang-buang waktu," katanya.
Aktivis mahasiswa 98 itu mengatakan, demokrasi, termasuk pemilihan presiden secara langsung, merupakan cita-cita reformasi yang diharapkan membawa bangsa ke arah yang lebih baik.
"Tapi yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Patut disayangkan, demokrasi yang seharusnya semakin berkualitas justru dicederai oleh tindakan yang meruntuhkan esensi demokrasi, bahkan menohok pondasi kehidupan berbangsa dengan isu SARA," katanya.
Relawan Indonesia hebat juga berharap Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan aparat negara yang lain mewujudkan komitmen netralitas mereka di dalam sikap dan tindakan.
"Jika ada oknum yang disinyalir terlibat mendukung-mendukung capres harus diusut tuntas, misalnya soal Babinsa (bintara pembina desa) yang mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu, karena relawan kami di Bandung juga menemukan kasus serupa," kata Taufan.
Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kalau isu SARA terus dimainkan yang rusak bukan hanya pilpres dan demokrasi, tapi juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Relawan Indonesia Hebat Jokowi-JK Taufan Hunneman di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, tambah Taufan, dibutuhkan kesadaran para kontestan Pilpres 2014 beserta pendukungnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, apalagi cara-cara yang justru merugikan bangsa.
"Kalau kampanye negatif masih bisa kita terima, tetapi ini sudah lebih buruk, mendikotomikan Islam-Kristen, membawa-bawa etnis," katanya.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif dengan menindak pelaku dan aktor intelektual kampanye yang mengangkat isu SARA.
"Polri harus proaktif bertindak atas isu-isu yang memecah belah masyarakat tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Jangan menunggu terjadi bentrokan, jangan buang-buang waktu," katanya.
Aktivis mahasiswa 98 itu mengatakan, demokrasi, termasuk pemilihan presiden secara langsung, merupakan cita-cita reformasi yang diharapkan membawa bangsa ke arah yang lebih baik.
"Tapi yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Patut disayangkan, demokrasi yang seharusnya semakin berkualitas justru dicederai oleh tindakan yang meruntuhkan esensi demokrasi, bahkan menohok pondasi kehidupan berbangsa dengan isu SARA," katanya.
Relawan Indonesia hebat juga berharap Polri, Kejaksaan Agung, TNI, dan aparat negara yang lain mewujudkan komitmen netralitas mereka di dalam sikap dan tindakan.
"Jika ada oknum yang disinyalir terlibat mendukung-mendukung capres harus diusut tuntas, misalnya soal Babinsa (bintara pembina desa) yang mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu, karena relawan kami di Bandung juga menemukan kasus serupa," kata Taufan.
Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014