Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sekitar Rp308,4 triliun atau 62,62 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 triliun berada di pemerintah daerah.
"Paling besar dalam bentuk transfer daerah 62,62 persen. Artinya, sebetulnya anggaran fungsi pendidikan itu terdapat di pemerintah daerah, yaitu di provinsi, kabupaten, dan kota," kata Muhadjir dalam keterangan pers di Jakarta,Rabu.
Muhadjir menjelaskan, selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti); dan Kementerian Agama (Kemenag), terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan total sebesar Rp25,6 triliun. Sedangkan Kemendikbud sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp35,9 triliun atau sebesar 7,31 persen.
Tiga tantangan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan akses, kualitas, serta penyediaan serta perbaikan infrastruktur pendidikan nasional. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan yang terjadi pada sektor pendidikan melalui kebijakan zonasi.
Zonasi merupakan strategi jangka panjang untuk percepatan pendidikan yang berkualitas. Kita memiliki problem yaitu ketidakmerataan, terutama dari kualitas pendidikan. Ketimpangannya cukup tinggi," tutur Mendikbud.
Mendikbud juga memaparkan beberapa program prioritas, di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah membantu lebih dari 17,9 juta siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat terus belajar. Dimulai dengan jumlah anggaran sebesar Rp4,32 triliun, hingga bulan Desember 2018, pemerintah telah menyalurkan dana PIP sebesar Rp42,83 triliun.
Dikatakan Muhadjir, PIP telah diintegrasikan dengan program Bidik Misi pada Kemenristekdikti untuk meningkatkan kesempatan bagi siswa berpotensi dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Kemudian terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Mendikbud menjelaskan sebanyak 2.700 SMK telah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
"Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, lulusan SMK yang terserap ke dunia kerja mengalami kenaikan sebanyak 3,1 juta siswa, dari 10,5 juta menjadi 13,6 juta," ungkap Mendikbud.
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada ekosistem pendidikan. Saat ini melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kemendikbud mendorong optimalnya sinergi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.
"Kita ingin kembali mengintegrasikan peranan dan fungsi dari tiga pusat pendidikan ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga atau orang tua. Sekarang sudah ada 186.646 sekolah yang sudah kita beri penguatan pendidikan karakter ini. Target kita di tahun 2019 sebanyak 218.989 sekolah," ungkap Mendikbud.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Paling besar dalam bentuk transfer daerah 62,62 persen. Artinya, sebetulnya anggaran fungsi pendidikan itu terdapat di pemerintah daerah, yaitu di provinsi, kabupaten, dan kota," kata Muhadjir dalam keterangan pers di Jakarta,Rabu.
Muhadjir menjelaskan, selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti); dan Kementerian Agama (Kemenag), terdapat beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan total sebesar Rp25,6 triliun. Sedangkan Kemendikbud sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp35,9 triliun atau sebesar 7,31 persen.
Tiga tantangan pendidikan yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan akses, kualitas, serta penyediaan serta perbaikan infrastruktur pendidikan nasional. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan yang terjadi pada sektor pendidikan melalui kebijakan zonasi.
Zonasi merupakan strategi jangka panjang untuk percepatan pendidikan yang berkualitas. Kita memiliki problem yaitu ketidakmerataan, terutama dari kualitas pendidikan. Ketimpangannya cukup tinggi," tutur Mendikbud.
Mendikbud juga memaparkan beberapa program prioritas, di antaranya, Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah membantu lebih dari 17,9 juta siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat terus belajar. Dimulai dengan jumlah anggaran sebesar Rp4,32 triliun, hingga bulan Desember 2018, pemerintah telah menyalurkan dana PIP sebesar Rp42,83 triliun.
Dikatakan Muhadjir, PIP telah diintegrasikan dengan program Bidik Misi pada Kemenristekdikti untuk meningkatkan kesempatan bagi siswa berpotensi dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Kemudian terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Mendikbud menjelaskan sebanyak 2.700 SMK telah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
"Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, lulusan SMK yang terserap ke dunia kerja mengalami kenaikan sebanyak 3,1 juta siswa, dari 10,5 juta menjadi 13,6 juta," ungkap Mendikbud.
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada ekosistem pendidikan. Saat ini melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kemendikbud mendorong optimalnya sinergi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.
"Kita ingin kembali mengintegrasikan peranan dan fungsi dari tiga pusat pendidikan ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga atau orang tua. Sekarang sudah ada 186.646 sekolah yang sudah kita beri penguatan pendidikan karakter ini. Target kita di tahun 2019 sebanyak 218.989 sekolah," ungkap Mendikbud.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019