Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan akan terus melakukan pengawasan penyaluran beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non tunai (BNPT) di daerah itu.
Menurutnya, pengawasan secara serius dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan, pengurangan bahkan korupsi dalam penyalurannya, termasuk salah sasaran.
"Kita tidak menginginkan orang yang tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat (kpm) rastra dan bnpt menerima bantuan tersebut," tegasnya usai sosialisasi kegiatan itu, Jumat.
Hamim mengemukakan, pelaksanaan sosialisasi adalah bagian dari tindaklanjut berbagai peraturan, kerja sama maupun perjanjian, antara lain perjanjian kerja sama antara Kapolri dengan Menteri Sosial tentang pengawasan, monitoring, inspeksi dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial melalui APBN yang ada di kementerian sosial.
"Jadi ini harus ditindaklanjuti sampai di tingkat bawah, termasuk di kabupaten Bone Bolango," katanya..
Lebih lanjut, Bupati mengatakan, jika semua sudah mengetahui bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang dikucurkan, baik bantuan sosial, bantuan pemberdayaan, bantuan infrastruktur, bantuan hibah, dan lain sebagainya. Salah satu yang menonjol saat ini di kementerian sosial adalah rastra dan bpnt.
"Ini semua adalah program bantuan dari Presiden Joko Widodo, mulai dari bantuan rastra, bpnt, kartu Indonesia pintar,kKartu Indonesia sehat, dana desa, bantuan stimulan perumahan, dan lain sebagainya. Program ini, harus kita kawal dan sukseskan. Kita berharap program ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang, itu yang paling penting," ujarnya.
Bupati juga tidak lupa menyampaikan terima kepada seluruh jajaran Kepolisian Resor (Polres) dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gorontalo yang telah menjadi mitra Pemkab dalam menyaluran bpnt maupun rastra.
"Kerja sama ini, ingin memastikan bahwa program bnpt dan rastra ini sampai kepada mereka yang berhak menerimanya dan tersalurkan dengan baik," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Menurutnya, pengawasan secara serius dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan, pengurangan bahkan korupsi dalam penyalurannya, termasuk salah sasaran.
"Kita tidak menginginkan orang yang tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat (kpm) rastra dan bnpt menerima bantuan tersebut," tegasnya usai sosialisasi kegiatan itu, Jumat.
Hamim mengemukakan, pelaksanaan sosialisasi adalah bagian dari tindaklanjut berbagai peraturan, kerja sama maupun perjanjian, antara lain perjanjian kerja sama antara Kapolri dengan Menteri Sosial tentang pengawasan, monitoring, inspeksi dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial melalui APBN yang ada di kementerian sosial.
"Jadi ini harus ditindaklanjuti sampai di tingkat bawah, termasuk di kabupaten Bone Bolango," katanya..
Lebih lanjut, Bupati mengatakan, jika semua sudah mengetahui bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang dikucurkan, baik bantuan sosial, bantuan pemberdayaan, bantuan infrastruktur, bantuan hibah, dan lain sebagainya. Salah satu yang menonjol saat ini di kementerian sosial adalah rastra dan bpnt.
"Ini semua adalah program bantuan dari Presiden Joko Widodo, mulai dari bantuan rastra, bpnt, kartu Indonesia pintar,kKartu Indonesia sehat, dana desa, bantuan stimulan perumahan, dan lain sebagainya. Program ini, harus kita kawal dan sukseskan. Kita berharap program ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang, itu yang paling penting," ujarnya.
Bupati juga tidak lupa menyampaikan terima kepada seluruh jajaran Kepolisian Resor (Polres) dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gorontalo yang telah menjadi mitra Pemkab dalam menyaluran bpnt maupun rastra.
"Kerja sama ini, ingin memastikan bahwa program bnpt dan rastra ini sampai kepada mereka yang berhak menerimanya dan tersalurkan dengan baik," tandasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019