Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sepakat dengan konsep Joko Widodo terkait dengan poros maritim dunia yang layak diimplementasikan negara kepulauan seperti Republik Indonesia.
"Sesuai visi misi Pak Jokowi mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia maka kelembagaannya tentu memberi dukungan ke arah sana," kata Ketua Dewan Pembina KNTI M Riza Damanik di Jakarta.
Menurut Riza, kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan saat ini menghambat untuk membangunkan raksasa kelautan di Indonesia.
Saat ini, ujar dia, pendekatannya terlalu sektoral sehingga secara kelembagaan pada level koordinasinya juga perlu diperkuat.
Ia menegaskan, target pencapaian program yang terkait dengan konsep poros maritim dunia harus diarahkan untuk menyelamatkan kelompok rentan.
"Semisal nelayan masyarakat adat dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," katanya.
Ketua Dewan Pembina KNTI mengemukakan, hal paling mendasar dari rencana pembenahan kelembagaan kelautan itu terletak pada substansi sehingga kelautan dapat menjadi arus utama pembangunan di Indonesia.
Bila tidak demikian, maka bangsa Indonesia dikhawatirkan tidak bisa membangun kelautan secara utuh dan terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya di sektor tersebut.
Terakhir, Riza menginginkan agar dilakukannya perbaikan dari tugas pokok dan fungsi dari beragam kementerian agar efektif dan efisien dalam mengelola kelautan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Sesuai visi misi Pak Jokowi mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia maka kelembagaannya tentu memberi dukungan ke arah sana," kata Ketua Dewan Pembina KNTI M Riza Damanik di Jakarta.
Menurut Riza, kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan saat ini menghambat untuk membangunkan raksasa kelautan di Indonesia.
Saat ini, ujar dia, pendekatannya terlalu sektoral sehingga secara kelembagaan pada level koordinasinya juga perlu diperkuat.
Ia menegaskan, target pencapaian program yang terkait dengan konsep poros maritim dunia harus diarahkan untuk menyelamatkan kelompok rentan.
"Semisal nelayan masyarakat adat dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," katanya.
Ketua Dewan Pembina KNTI mengemukakan, hal paling mendasar dari rencana pembenahan kelembagaan kelautan itu terletak pada substansi sehingga kelautan dapat menjadi arus utama pembangunan di Indonesia.
Bila tidak demikian, maka bangsa Indonesia dikhawatirkan tidak bisa membangun kelautan secara utuh dan terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya di sektor tersebut.
Terakhir, Riza menginginkan agar dilakukannya perbaikan dari tugas pokok dan fungsi dari beragam kementerian agar efektif dan efisien dalam mengelola kelautan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014