Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu, serta para Bupati dan Wali Kota di Gorontalo.
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo terbagi di tiga kabupaten. Pertama di Kabupaten Boalemo satu ruas jalan yaitu SP 3 Trans Polohungo-Langge sepanjang 7 kilo meter (Km) dengan anggaran sebesar Rp44,3 miliar.
Selanjutnya satu ruas jalan berada di Gorontalo Utara (bypass Moluo-Molingkapoto) panjang 4,4 Km dengan biaya Rp49,3 miliar.
Sementara tiga ruas lainnya berada di Kabupaten Gorontalo, yaitu jalan Pongongaila-Tumba Ayumolingo 4,4 Km, Runi Hemeto (Pongongaila-Buhu) 4,2 Km serta Mulyonegoro-Karya Mukti sepanjang 18,3 Km.
Masing-masing memakan biaya mulai dari Rp16 miliar, Rp16,1 miliar serta Rp27,1 miliar.
"Di Provinsi Gorontalo pada tahun ini telah diberikan Rp161 miliar untuk lima ruas jalan di tiga kabupaten. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo," kata Jokowi saat meresmikan Inpres Jalan Daerah yang dipusatkan di jalan Polohungo-Langge Kabupaten Boalemo.
Presiden Jokowi mengatakan eksistensi jalan di setiap daerah begitu penting. Terutama yang berkaitan dengan produksi.
Ia mencontohkan di Gorontalo ada produksi kelapa, produksi jagung yang kalau tanpa jalan tidak bisa dibawa kemana-mana.
Oleh sebab itu jalan sangat penting untuk menaikkan produktifitas di sebuah daerah.
"Seperti yang kita lihat saat ini, salah satu ruas yang dikerjakan sehingga hasil-hasil produksi nanti akan lebih kompetitif, bisa bersaing dan bisa di bawa ke tempat tujuan," katanya.
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 Km jalan daerah di seluruh Indonesia.***
