Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ratusan mahasiswa tergabung dalam kelompok Pemuda Peduli Rumah Kita (Permai), menuntut para pimpinan DPRD Gorontalo Utara yang baru dilantik periode 2014-2019, agar menempati rumah dinas yang telah disiapkan pemerintah daerah.
"Sejak dibangun tahun anggaran 2010 lalu, tiga rumah dinas yang disiapkan untuk para pimpinan DPRD kabupaten ini tidak pernah ditempati," ujar koordinator aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD setempat, Yoan Sukarna, Selasa.
Ratusan mahasiswa tersebut mendesak 25 legislator DPRD Gorontalo Utara periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, khususnya yang akan menjabat pimpinan DPRD untuk menandatangani surat pernyataan terkait kesepakatan terhadap tindak lanjut permintaan tersebut.
Menurut Yoan, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan rumah dinas tersebut tidak sedikit, sebesar Rp1,2 miliar per unit sehingga jika tidak ditinggali maka kerugian sangat besar bagi daerah ini.
Apalagi kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, akibat tidak pernah ditinggali terjadi kerusakan pada beberapa bagian rumah dinas yang berada satu kompleks dengan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah di kompleks perkantoran Molingkapoto, Kecamatan Kwandang.
Tidak hanya itu, ratusan mahasiswa yang mendesak ingin bertemu langsung dengan 25 legislator yang baru saja dilantik juga meminta agar DPRD meningkatkan pengawasannya pada roda pemerintahan daerah yang dipimpin bupati dan wakil bupati Indra Yasin-Roni Imran.
Diantaranya, mendesak para pejabat eselon II yang juga disiapkan fasilitas rumah dinas untuk segera ditempati, sebab selama ini sekitar 33 unit rumah dinas hanya dihuni para pegawai honor daerah yang tidak sesuai pemanfaatannya.
"Kondisi ini memprihatinkan, apalagi rumah-rumah dinas tersebut tergolong mewah, namun tidak satupun pejabat eselon II menempatinya," ujar Yoan.
Mereka juga mendesak, agar DPRD segera mempertanyakan sikap pemerintah daerah terhadap tindak lanjut pembangunan jalan "by pass" sepanjang 9,5 kilo meter, persoalan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak lagi terakomodir berdasarkan tingkat pengabdian dan profesionalitas.
Kemudian sarana dan prasarana yang belum maksimal di rumah sakit umum daerah Dr Zaenal Umar Siddiqi dan tuntutan lainnya menyangkut peningkatan di sektor pendidikan dan upaya menekan pengangguran serta peningkatan program di bidang perikanan dan kelautan.
Serta berharap para legislator lebih cerdas memanfaatkan anggaran agar tidak digunakan untuk studi banding yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Selain membawa kerandah mayat, ratusan mahasiswa tersebut melakukan aksi bakar ban bekas di depan gedung DPRD kabupaten yang masih diramaikan dengan kunjungan masyarakat usai pelantikan para legislator terpilih periode 2014-2019.
Aksi unjuk rasa tersebut, diterima langsung ketua DPRD sementara dari Fraksi Partai Golkar, Nurjanah Yusuf, Wakil ketua DPRD dari Fraksi PAN, Saiful Karim serta legislator Fraksi PDIP Djafar Ismail.
Ketiganya berdialog dengan para mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh permintaah tersebut, bahkan Djafar menjamin jika tiga pimpinan DPRD akan menempati rumah dinas yang disiapkan.
"Kami akan menempati rumah dinas yang disiapkan, sebagai komitmen yang terus disampaikan kepada pemerintah daerah," ujar Djafar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Sejak dibangun tahun anggaran 2010 lalu, tiga rumah dinas yang disiapkan untuk para pimpinan DPRD kabupaten ini tidak pernah ditempati," ujar koordinator aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD setempat, Yoan Sukarna, Selasa.
Ratusan mahasiswa tersebut mendesak 25 legislator DPRD Gorontalo Utara periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, khususnya yang akan menjabat pimpinan DPRD untuk menandatangani surat pernyataan terkait kesepakatan terhadap tindak lanjut permintaan tersebut.
Menurut Yoan, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan rumah dinas tersebut tidak sedikit, sebesar Rp1,2 miliar per unit sehingga jika tidak ditinggali maka kerugian sangat besar bagi daerah ini.
Apalagi kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, akibat tidak pernah ditinggali terjadi kerusakan pada beberapa bagian rumah dinas yang berada satu kompleks dengan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah di kompleks perkantoran Molingkapoto, Kecamatan Kwandang.
Tidak hanya itu, ratusan mahasiswa yang mendesak ingin bertemu langsung dengan 25 legislator yang baru saja dilantik juga meminta agar DPRD meningkatkan pengawasannya pada roda pemerintahan daerah yang dipimpin bupati dan wakil bupati Indra Yasin-Roni Imran.
Diantaranya, mendesak para pejabat eselon II yang juga disiapkan fasilitas rumah dinas untuk segera ditempati, sebab selama ini sekitar 33 unit rumah dinas hanya dihuni para pegawai honor daerah yang tidak sesuai pemanfaatannya.
"Kondisi ini memprihatinkan, apalagi rumah-rumah dinas tersebut tergolong mewah, namun tidak satupun pejabat eselon II menempatinya," ujar Yoan.
Mereka juga mendesak, agar DPRD segera mempertanyakan sikap pemerintah daerah terhadap tindak lanjut pembangunan jalan "by pass" sepanjang 9,5 kilo meter, persoalan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak lagi terakomodir berdasarkan tingkat pengabdian dan profesionalitas.
Kemudian sarana dan prasarana yang belum maksimal di rumah sakit umum daerah Dr Zaenal Umar Siddiqi dan tuntutan lainnya menyangkut peningkatan di sektor pendidikan dan upaya menekan pengangguran serta peningkatan program di bidang perikanan dan kelautan.
Serta berharap para legislator lebih cerdas memanfaatkan anggaran agar tidak digunakan untuk studi banding yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Selain membawa kerandah mayat, ratusan mahasiswa tersebut melakukan aksi bakar ban bekas di depan gedung DPRD kabupaten yang masih diramaikan dengan kunjungan masyarakat usai pelantikan para legislator terpilih periode 2014-2019.
Aksi unjuk rasa tersebut, diterima langsung ketua DPRD sementara dari Fraksi Partai Golkar, Nurjanah Yusuf, Wakil ketua DPRD dari Fraksi PAN, Saiful Karim serta legislator Fraksi PDIP Djafar Ismail.
Ketiganya berdialog dengan para mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh permintaah tersebut, bahkan Djafar menjamin jika tiga pimpinan DPRD akan menempati rumah dinas yang disiapkan.
"Kami akan menempati rumah dinas yang disiapkan, sebagai komitmen yang terus disampaikan kepada pemerintah daerah," ujar Djafar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014