Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan menegaskan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatang akan diisi tokoh profesional yang dapat bekerja sama.
"Tokoh profesional itu tidak harus dari intelektual atau akademisi, tapi bisa juga dari partai politik," kata Ferry pada diskusi "Sistem Presidensial: Antara Teori dan Praktek" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Pembicara lainnya adalah Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) MPR RI Zainut Tauhid dan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi.
Menurut Ferry, pengertian profesional adalah orang yang profesional di bidangnya, memiliki kinerja baik, serta mampu memimpin dan bekerja sama.
"Penempatan tokoh profesional itu tidak ada dikotomi antara tokoh dari partai dan nonpartai," katanya.
Ferry mengakui banyak usulan dari publik maupun relawan agar pemerintahan Jokowi disokong kabinet yang ramping dan profesional.
Semua usulan tersebut, kata dia, masih terus dikaji dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.
Ferry mengatakan usulan perampingan kabinet memiliki konsekuensi yakni pengalihan birokrasi, mulai dari pejabat eselon satu hingga staf.
"Kami juga mempertimbangkan tidak merombak postur kabinet, tapi meningkatkan kinerja menteri untuk lebih efisien dan efektif," katanya.
Dia menambahkan, semua usulan dan kajian tersebut akan disampaikan kepada Jokowi pada pertengahan September mendatang.
"Karena keputusannya tetap pada presiden terpilih," katanya.
Menurut Ferry, siapa pun yang diangkat menjadi menteri harus mengubah mentalnya dan menyadari bahwa menteri itu membantu presiden dan siap bekerja keras serta bisa bekerja sama dengan menteri lainnya.
"Jadi, kabinet mendatang mau ramping atau tetap seperti saat ini tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah mental kerja para menteri," katanya.
Ferry menjelaskan banyak teknokrat dan akademisi yang cerdas tapi tidak mampu bekerja sama dan tidak berani menghadapi risiko jabatan.
Soal kekuatan parlemen, menurut Ferry, sebagai penyeimbang dari kinerja pemerintah yang saling melakukan kontrol atau "check and balances".
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Tokoh profesional itu tidak harus dari intelektual atau akademisi, tapi bisa juga dari partai politik," kata Ferry pada diskusi "Sistem Presidensial: Antara Teori dan Praktek" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Pembicara lainnya adalah Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) MPR RI Zainut Tauhid dan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi.
Menurut Ferry, pengertian profesional adalah orang yang profesional di bidangnya, memiliki kinerja baik, serta mampu memimpin dan bekerja sama.
"Penempatan tokoh profesional itu tidak ada dikotomi antara tokoh dari partai dan nonpartai," katanya.
Ferry mengakui banyak usulan dari publik maupun relawan agar pemerintahan Jokowi disokong kabinet yang ramping dan profesional.
Semua usulan tersebut, kata dia, masih terus dikaji dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.
Ferry mengatakan usulan perampingan kabinet memiliki konsekuensi yakni pengalihan birokrasi, mulai dari pejabat eselon satu hingga staf.
"Kami juga mempertimbangkan tidak merombak postur kabinet, tapi meningkatkan kinerja menteri untuk lebih efisien dan efektif," katanya.
Dia menambahkan, semua usulan dan kajian tersebut akan disampaikan kepada Jokowi pada pertengahan September mendatang.
"Karena keputusannya tetap pada presiden terpilih," katanya.
Menurut Ferry, siapa pun yang diangkat menjadi menteri harus mengubah mentalnya dan menyadari bahwa menteri itu membantu presiden dan siap bekerja keras serta bisa bekerja sama dengan menteri lainnya.
"Jadi, kabinet mendatang mau ramping atau tetap seperti saat ini tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah mental kerja para menteri," katanya.
Ferry menjelaskan banyak teknokrat dan akademisi yang cerdas tapi tidak mampu bekerja sama dan tidak berani menghadapi risiko jabatan.
Soal kekuatan parlemen, menurut Ferry, sebagai penyeimbang dari kinerja pemerintah yang saling melakukan kontrol atau "check and balances".
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014