Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para bupati wali kota di daerah itu, untuk lebih memprioritaskan realisasi belanja untuk pekerjaan fisik dan keuangan daerah.
Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.
Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di enam kabupaten dan kota sudah berada di atas 40 persen.
Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasi pekerjaan fisiknya masih rendah, yakni masing-masing 32,21 persen dan 26,08 persen
Demikian halnya untuk realisasi keuangan Kabupaten Gorontalo 43 persen.
Sedangkan Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen.
Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.
“Bapak Presiden setiap pertemuan dengan para gubernur mewanti-wanti untuk melaksanakan program lebih cepat di awal tahun. Jangan nanti ditumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Ada kesan kita lebih suka menyimpan anggaran di bank,” tukasnya dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Rabu.
Dia juga mengingatkan kepada bupati dan wali kota, untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat secara lebih terencana dan tetap waktu.
DAK yang tidak terserap hanya akan meninggalkan kesan bahwa Pemda tidak serius dibantu melalui dana APBN.
“Penyelesaian serapan DAK juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai fisiknya sudah 100 persen, tapi karena pencairan dana sudah tutup tanggal 15 Desember, maka tidak bisa lagi ditagih. Selisihnya harus ditanggung pemerintah daerah yang tentu saja membebani APBD kita,” tandasnya.
Pada rakorev tersebut juga terungkap realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo yang diklaim relatif lebih baik.
Realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.**
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.
Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di enam kabupaten dan kota sudah berada di atas 40 persen.
Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasi pekerjaan fisiknya masih rendah, yakni masing-masing 32,21 persen dan 26,08 persen
Demikian halnya untuk realisasi keuangan Kabupaten Gorontalo 43 persen.
Sedangkan Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen.
Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.
“Bapak Presiden setiap pertemuan dengan para gubernur mewanti-wanti untuk melaksanakan program lebih cepat di awal tahun. Jangan nanti ditumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Ada kesan kita lebih suka menyimpan anggaran di bank,” tukasnya dalam rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Rabu.
Dia juga mengingatkan kepada bupati dan wali kota, untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat secara lebih terencana dan tetap waktu.
DAK yang tidak terserap hanya akan meninggalkan kesan bahwa Pemda tidak serius dibantu melalui dana APBN.
“Penyelesaian serapan DAK juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai fisiknya sudah 100 persen, tapi karena pencairan dana sudah tutup tanggal 15 Desember, maka tidak bisa lagi ditagih. Selisihnya harus ditanggung pemerintah daerah yang tentu saja membebani APBD kita,” tandasnya.
Pada rakorev tersebut juga terungkap realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo yang diklaim relatif lebih baik.
Realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.**
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019