Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melalui Dinas Sosial merintis pembentukan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di setiap desa dan kelurahan di daerah itu.
Kepala Dinas Sosial setempat, Zainal Abidin Umar di Gorontalo, Jumat, mengatakan indikator kinerja mereka salah satunya adalah WKSBM, dimana saat ini baru kisaran 25 persen yang terbentuk dari 205 desa/kelurahan se Kabupaten Gorontalo.
"Artinya, butuh dukungan penuh Kepala Desa dan Lurah untuk proses pembentukan, fasilitasi sarana prasarana dan pembinaannya," ucap Zainal.
Ia mengaku jika persentase tersebut akan terus digenjot mengingat peran WKSBM sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Gorontalo.
"Pembentukan WKSBM ini merupakan tuntutan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan dalam rangka penguatan civil society sebagai salah satu pilar 'good governance'," ucapnya.
Ia berharap pembentukan WKSBM dapat difasilitasi langsung oleh Lurah/Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam membangun kesejahteraan sosial di wilayahnya.
"WKSBM merupakan mitra Lurah, Kepala Desa dalam menata berbagai Keperangkatan Pelayanan Sosial (KPS) di Desa/ Kelurahan seperti Majelis Taklim, Paguyuban, arisan yang nantinya akan bersinergi membangun jalinan sosial dari bawah," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Kepala Dinas Sosial setempat, Zainal Abidin Umar di Gorontalo, Jumat, mengatakan indikator kinerja mereka salah satunya adalah WKSBM, dimana saat ini baru kisaran 25 persen yang terbentuk dari 205 desa/kelurahan se Kabupaten Gorontalo.
"Artinya, butuh dukungan penuh Kepala Desa dan Lurah untuk proses pembentukan, fasilitasi sarana prasarana dan pembinaannya," ucap Zainal.
Ia mengaku jika persentase tersebut akan terus digenjot mengingat peran WKSBM sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Gorontalo.
"Pembentukan WKSBM ini merupakan tuntutan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan dalam rangka penguatan civil society sebagai salah satu pilar 'good governance'," ucapnya.
Ia berharap pembentukan WKSBM dapat difasilitasi langsung oleh Lurah/Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam membangun kesejahteraan sosial di wilayahnya.
"WKSBM merupakan mitra Lurah, Kepala Desa dalam menata berbagai Keperangkatan Pelayanan Sosial (KPS) di Desa/ Kelurahan seperti Majelis Taklim, Paguyuban, arisan yang nantinya akan bersinergi membangun jalinan sosial dari bawah," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019