Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai menerapkan perubahan nomor kendaraan dinas pejabat daerah, guna menindaklanjuti peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012, tentang registrasi identifikasi (regident) kendaraan bermotor.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Gorontalo, Azis Nurhamiddin, Senin, mengatakan, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) Gorontalo Nomor 30 tahun 2014, tentang tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Aturan tersebut otomatis mengubah tanda nomor sejumlah jenis kendaraan yang digunakan pejabat daerah, yaitu bupati tetap menggunakan DM 1 B, namun wakil bupati yang sebelumnya menggunakan DM 5 B saat ini sudah menggunakan DM 2 B.
Sementara untuk ketua DPRD Kabupaten Gorontalo berubah menjadi DM 3 B dan kepala Kejaksaan Negeri Limboto menjadi DM 4 B.
Sedangkan ketua Pengadilan Negeri Limboto menggunakan tanda nomor DM 5 B dan Sekretaris Daerah tetap menggunakan DM 6 B.
Untuk sejumlah pimpinan satuan kerja pimpinan daerah (SKPD) dan pimpinan lembaga vertikal lainnya, rata-rata mengalami perubahan tanda nomor kendaraan dinas.
Pemkab sendiri kata Azis, mulai mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan SKPD dan pimpinan lembaga vertikal di daerah ini, tentang perubahan tanda nomor kendaraan tersebut sehingga diharapkan mulai menyesuaikannya.
Sosialisasi tersebut juga akan dilakukan di tingkat masyarakat, mulai dari kecamatan hingga desa agar publik bisa mengetahuinya, mengingat khusus bupati dan wakil bupati daerah ini terkenal selalu menjalankan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat tanpa menggunakan pengawalan ketat.
Bahkan seringkali masyarakat mencegat langsung mobil bupati dan wakil bupati untuk bersilaturahim di sela-sela kegiatan pemerintahan maupun kunjungan kerja di setiap wilayah. "Sehingga sangat penting mereka mengetahui tanda nomor kendaraan yang digunakan pejabat daerah ini," kata Azis.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Gorontalo, Azis Nurhamiddin, Senin, mengatakan, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) Gorontalo Nomor 30 tahun 2014, tentang tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Aturan tersebut otomatis mengubah tanda nomor sejumlah jenis kendaraan yang digunakan pejabat daerah, yaitu bupati tetap menggunakan DM 1 B, namun wakil bupati yang sebelumnya menggunakan DM 5 B saat ini sudah menggunakan DM 2 B.
Sementara untuk ketua DPRD Kabupaten Gorontalo berubah menjadi DM 3 B dan kepala Kejaksaan Negeri Limboto menjadi DM 4 B.
Sedangkan ketua Pengadilan Negeri Limboto menggunakan tanda nomor DM 5 B dan Sekretaris Daerah tetap menggunakan DM 6 B.
Untuk sejumlah pimpinan satuan kerja pimpinan daerah (SKPD) dan pimpinan lembaga vertikal lainnya, rata-rata mengalami perubahan tanda nomor kendaraan dinas.
Pemkab sendiri kata Azis, mulai mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan SKPD dan pimpinan lembaga vertikal di daerah ini, tentang perubahan tanda nomor kendaraan tersebut sehingga diharapkan mulai menyesuaikannya.
Sosialisasi tersebut juga akan dilakukan di tingkat masyarakat, mulai dari kecamatan hingga desa agar publik bisa mengetahuinya, mengingat khusus bupati dan wakil bupati daerah ini terkenal selalu menjalankan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat tanpa menggunakan pengawalan ketat.
Bahkan seringkali masyarakat mencegat langsung mobil bupati dan wakil bupati untuk bersilaturahim di sela-sela kegiatan pemerintahan maupun kunjungan kerja di setiap wilayah. "Sehingga sangat penting mereka mengetahui tanda nomor kendaraan yang digunakan pejabat daerah ini," kata Azis.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014