Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama gubernur lainnya di Sulawesi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan PT Pertamina dan BPH Migas, untuk optimalisasi pendapatan daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa.
Acara yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, diharapkan mampu memaksimalkan data penjualan BBM di enam provinsi.
Selain itu, kerja sama yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Gubernur Gorontalo menyambut baik nota kesepakatan bersama itu.
Menurutnya, ini merupakan upaya bersama untuk mendapatkan angka pajak migas yang baik dan benar untuk daerah.
“Selama ini dinilai oleh KPK mungkin belum maksimal, masih ada kebocoran. Makanya hari ini kami tandatangani MoU untuk meningkatkan PAD,” kata Rusli.
Dia mengaku optimistis pendapatan pajak di Gorontalo akan terus membaik, karena pihaknya selalu berbenah untuk meningkatkan capaian target.
Selain Gubernur Gorontalo, hadir juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Hadir juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wagub Sulbar Eny Anggraeni Adnan, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa serta Dirut Pemasaran Ritel Pertamina Masud Khamid.**
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019