Partai Golkar Gorontalo Utara memberikan dukungan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pembangunan di daerah itu.
"Pemda perlu serius meningkatkan pembangunan. Jika ada yang kurang, segera ditingkatkan agar kemajuan daerah semakin terlihat," ujar politisi Nurjanah Hasan Yusuf di Gorontalo, Kamis.
Ketua DPRD Gorontalo Utara periode 2014-2019 ini mengaku, meskipun dirinya tidak lagi menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, namun perhatiannya akan tetap dicurahkan untuk pembangunan daerah itu.
"Karya politisi tidak hanya di dalam parlemen, di luar parlemen pun wajib memberikan perhatian bagi jalannya pembangunan daerah, seperti ikut mengawasi dan memberi dukungan terhadap program-program yang wajib diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat," ujar Nurjanah.
Ia berharap pemda serius terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan penanganan khusus, di antaranya aspirasi terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Selain itu juga adanya persoalan internal yang diaspirasikan para karyawan PUDAM, di antaranya belum terbayarnya gaji mereka selama empat bulan.
Pemda, kata Nurjanah, perlu memperhatikan rekomendasi DPRD terkait pemutusan kontrak kerja sama investasi pengelolaan Pulau Saronde dengan pihak pengembang.
"Persoalan-persoalan yang mencuat itu, perlu diseriusi pemda sebab muaranya adalah peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Nurjanah berharap pembangunan di daerah itu semakin maju, berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Pemda perlu serius meningkatkan pembangunan. Jika ada yang kurang, segera ditingkatkan agar kemajuan daerah semakin terlihat," ujar politisi Nurjanah Hasan Yusuf di Gorontalo, Kamis.
Ketua DPRD Gorontalo Utara periode 2014-2019 ini mengaku, meskipun dirinya tidak lagi menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, namun perhatiannya akan tetap dicurahkan untuk pembangunan daerah itu.
"Karya politisi tidak hanya di dalam parlemen, di luar parlemen pun wajib memberikan perhatian bagi jalannya pembangunan daerah, seperti ikut mengawasi dan memberi dukungan terhadap program-program yang wajib diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat," ujar Nurjanah.
Ia berharap pemda serius terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan penanganan khusus, di antaranya aspirasi terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Selain itu juga adanya persoalan internal yang diaspirasikan para karyawan PUDAM, di antaranya belum terbayarnya gaji mereka selama empat bulan.
Pemda, kata Nurjanah, perlu memperhatikan rekomendasi DPRD terkait pemutusan kontrak kerja sama investasi pengelolaan Pulau Saronde dengan pihak pengembang.
"Persoalan-persoalan yang mencuat itu, perlu diseriusi pemda sebab muaranya adalah peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Nurjanah berharap pembangunan di daerah itu semakin maju, berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019