Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengevaluasi sejumlah dinas dan badan yang menangani program unggulan, Senin.
Ada enam dinas yang menjadi perhatian pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 itu yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Di sektor kesehatan misalnya, Pemprov Gorontalo membahas rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat.
Jika di tahun depan iuran Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibayar pemerintah dari Rp23.000 naik menjadi Rp42.000 per jiwa per bulan, maka Pemprov harus menanggung selisih dari kenaikan tersebut.
Tahun depan Dinas Kesehatan menanggung 200.000 warga miskin untuk program Jamkesta, yang berarti butuh dana sekitar Rp100,8 miliar.
Di sisi lain, pembahasan KUA-PPAS telah selesai dan pembahasan RAPBD 2020 sudah dalam tahap finalisasi untuk ditetapkan DPRD.
“Oleh karena itu kami butuh efisiensi. Harus dikaji lagi mana program-program yang penting dan tidak penting untuk dibiayai. Fokus pada program-program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata gubernur.
Salah satu strategi yang perlu dilakukan, lanjutnya, melihat kembali program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Jika menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota, maka pembiayaan di provinsi ditiadakan untuk alasan efisiensi.
“Jalan-jalan strategis provinsi kami usulkan untuk menjadi jalan strategis nasional, agar pembiayaannya bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Bidang SDA, banyak program-program yang masih kita tangani tetapi harusnya sudah kita serahkan ke Kementerian PUPR. Contohnya irigasi, bendungan, embung, danau dan sebagainya,” urainya.
Dia berharap agar anggaran di tahun 2020 sebesar dua triliun rupiah benar-benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat.
"Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum rapat termasuk gaji honorer yang mencapai Rp150 miliar per tahun bisa dirasionalisasi," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Ada enam dinas yang menjadi perhatian pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 itu yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Di sektor kesehatan misalnya, Pemprov Gorontalo membahas rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat.
Jika di tahun depan iuran Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibayar pemerintah dari Rp23.000 naik menjadi Rp42.000 per jiwa per bulan, maka Pemprov harus menanggung selisih dari kenaikan tersebut.
Tahun depan Dinas Kesehatan menanggung 200.000 warga miskin untuk program Jamkesta, yang berarti butuh dana sekitar Rp100,8 miliar.
Di sisi lain, pembahasan KUA-PPAS telah selesai dan pembahasan RAPBD 2020 sudah dalam tahap finalisasi untuk ditetapkan DPRD.
“Oleh karena itu kami butuh efisiensi. Harus dikaji lagi mana program-program yang penting dan tidak penting untuk dibiayai. Fokus pada program-program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata gubernur.
Salah satu strategi yang perlu dilakukan, lanjutnya, melihat kembali program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Jika menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota, maka pembiayaan di provinsi ditiadakan untuk alasan efisiensi.
“Jalan-jalan strategis provinsi kami usulkan untuk menjadi jalan strategis nasional, agar pembiayaannya bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Bidang SDA, banyak program-program yang masih kita tangani tetapi harusnya sudah kita serahkan ke Kementerian PUPR. Contohnya irigasi, bendungan, embung, danau dan sebagainya,” urainya.
Dia berharap agar anggaran di tahun 2020 sebesar dua triliun rupiah benar-benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat.
"Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum rapat termasuk gaji honorer yang mencapai Rp150 miliar per tahun bisa dirasionalisasi," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019