Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo tidak menghadiri diskusi "Evaluasi Layanan Listrik di Gorontalo" yang digelar Ombudsman, Selasa.
"Kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang paling berkompeten untuk membahas ini, justru tidak datang. Padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang diberikan PLN," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo Amir Arham, yang turut hadir dalam diskusi itu.
Menurutnya kelistrikan adalah krisis yang paling menghantui masyarakat Gorontalo saat ini, sehingga seluruh pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi.
"Sampai saat ini, antara PLN dan Pemerintah di Gorontalo tidak memiliki roadmap kelistrikan sehingga tidak jelas ke depan pemerintah mau berbuat apa untuk mengatasi krisis listrik," tambahnya.
Di sisi lain,kata dia, kehadiran DPRD juga dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan listrik yang baik.
Dalam diskusi itu, Ombudsman mengundang PLN, pengamat kelistrikan, akademisi, YLKI, media massa, pemerintah provinsi dan DPRD.
"Untuk pemprov kami mengundang Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. Katanya beliau tidak bisa hadir dan hanya mewakilkan kepada kepala bidang, namun juga ternyata tidak hadir.
Untuk DPRD kami tidak tahu apa alasan ketidakhadiran mereka," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim Niode.
Diskusi digelar terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang sering terjadi di daerah tersebut.
Menurut Alim, dalam masalah listrik pihaknya harus mengawasi seluruh pihak terkait dan bukan hanya PLN saja.
"Pemerintah punya andil besar dalam mengupayakan sumber-sumber listrik di Gorontalo, sedangkan PLN adalah pelaksana teknisnya," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang paling berkompeten untuk membahas ini, justru tidak datang. Padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang diberikan PLN," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo Amir Arham, yang turut hadir dalam diskusi itu.
Menurutnya kelistrikan adalah krisis yang paling menghantui masyarakat Gorontalo saat ini, sehingga seluruh pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi.
"Sampai saat ini, antara PLN dan Pemerintah di Gorontalo tidak memiliki roadmap kelistrikan sehingga tidak jelas ke depan pemerintah mau berbuat apa untuk mengatasi krisis listrik," tambahnya.
Di sisi lain,kata dia, kehadiran DPRD juga dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan listrik yang baik.
Dalam diskusi itu, Ombudsman mengundang PLN, pengamat kelistrikan, akademisi, YLKI, media massa, pemerintah provinsi dan DPRD.
"Untuk pemprov kami mengundang Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. Katanya beliau tidak bisa hadir dan hanya mewakilkan kepada kepala bidang, namun juga ternyata tidak hadir.
Untuk DPRD kami tidak tahu apa alasan ketidakhadiran mereka," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim Niode.
Diskusi digelar terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang sering terjadi di daerah tersebut.
Menurut Alim, dalam masalah listrik pihaknya harus mengawasi seluruh pihak terkait dan bukan hanya PLN saja.
"Pemerintah punya andil besar dalam mengupayakan sumber-sumber listrik di Gorontalo, sedangkan PLN adalah pelaksana teknisnya," tukasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014