Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sejumlah nelayan di Gorontalo mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) memprioritaskan kabinet nanti berbasis maritim, karena sumber daya kelautan di Indonesia belum tergarap secara optimal.
"Kalau nantinya ada sejumlah menteri yang mengurusi kemaritiman itu bagus, terutama memprioritaskan pembangunan sektor kelautan menjadi maju dan tangguh," kata Salleh, salah satu nelayan di Kota Gorontalo, Rabu.
Pria parubayah ini berharap pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan dermaga perikanan merata di setiap daerah, tidak hanya tempat-tempat tertentu.
Usulan lain disampaikan nelayan, perlu adanya stasiun khusus pengisian bahan bakar bagi nelayan, sehingga tidak harus ikut antri lagi di SPBU umum dengan harus membawa rekomendasi dari pemerintah daerah.
Marthen, salah satu nelayan lainnya di Gorontalo berharap menteri-menteri yang mengurusi kemaritiman, harus giat turun ke daerah dan mendengar langsung keluhan nelayan.
"Kalau menteri hanya berada terus di ibukota Jakarta, tentunya tidak akan optimal program penguatan kelautan di setiap daerah," katanya lagi.
Sementara itu, pengamat sosial dari FISIP Unsrat Manado, Sulawesi Utara, Mahyudin Damis berharap kabinet yang menangani kemaritiman nanti, benar-benar profesional dan paham akan sumber daya alam kelautan di Indonesia.
"Orang profesional di bidang kemaritiman tentunya sangat dibutuhkan, selain paham kondisi sumber daya alam kelautan serta juga paham akan kebutuhan warga pesisir pantai," katanya.
Damis juga mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kemaritiman, karena pembangunan fasilitas di kelautan, termasuk rencana tol laut, sangatlah besar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kalau nantinya ada sejumlah menteri yang mengurusi kemaritiman itu bagus, terutama memprioritaskan pembangunan sektor kelautan menjadi maju dan tangguh," kata Salleh, salah satu nelayan di Kota Gorontalo, Rabu.
Pria parubayah ini berharap pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan dermaga perikanan merata di setiap daerah, tidak hanya tempat-tempat tertentu.
Usulan lain disampaikan nelayan, perlu adanya stasiun khusus pengisian bahan bakar bagi nelayan, sehingga tidak harus ikut antri lagi di SPBU umum dengan harus membawa rekomendasi dari pemerintah daerah.
Marthen, salah satu nelayan lainnya di Gorontalo berharap menteri-menteri yang mengurusi kemaritiman, harus giat turun ke daerah dan mendengar langsung keluhan nelayan.
"Kalau menteri hanya berada terus di ibukota Jakarta, tentunya tidak akan optimal program penguatan kelautan di setiap daerah," katanya lagi.
Sementara itu, pengamat sosial dari FISIP Unsrat Manado, Sulawesi Utara, Mahyudin Damis berharap kabinet yang menangani kemaritiman nanti, benar-benar profesional dan paham akan sumber daya alam kelautan di Indonesia.
"Orang profesional di bidang kemaritiman tentunya sangat dibutuhkan, selain paham kondisi sumber daya alam kelautan serta juga paham akan kebutuhan warga pesisir pantai," katanya.
Damis juga mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kemaritiman, karena pembangunan fasilitas di kelautan, termasuk rencana tol laut, sangatlah besar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014