Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menilai, kabinet baru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), harus dapat menjawab harapan dan ekspetasi rakyat untuk lima tahun ke depan.
"Kabinet Jokowi-JK ini mempunyai tugas yang sangat berat dalam mengembalikkan kepercayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan," kata Hamim, Minggu.
Menurutnya, para menteri dari kalangan profesional murni dan profesional partai politik (parpol) mampu menterjemahkan program-program Jokowi-JK, terutama substansi pidato yang sering disampaikan ke publik, yakni kerja, kerja dan kerja.
"Kalau para menteri tidak mampu menterjemahkan program tersebut, otomatis kinerja pemerintahan melambat dan konsekuensi ada pada program pembangunan," ujarnya.
Bupati mendukung prioritas program kemaritiman, yakni adanya penguatan sektor pembangunan dari kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Karena sektor kelautan banyak menyimpan sumber daya alam yang belum dikelolah dengan optimal oleh bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan 34 menteri untuk membantu kinerja presiden dan wapres Jusuf Kalla, adapun nama-namanya yakni:
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinof Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo.
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata: Arief Yahya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjiatno, Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil, Menteri Keuangan: Bambang Brojonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: AAGN Puspayoga, Menteri Perindustrian: Saleh Husin, Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel, Menteri Pertanian: Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimulyono.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ferry Mursyidan Baldan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani, Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek, Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise.
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Muhammad Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Marwan Jafar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kabinet Jokowi-JK ini mempunyai tugas yang sangat berat dalam mengembalikkan kepercayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan," kata Hamim, Minggu.
Menurutnya, para menteri dari kalangan profesional murni dan profesional partai politik (parpol) mampu menterjemahkan program-program Jokowi-JK, terutama substansi pidato yang sering disampaikan ke publik, yakni kerja, kerja dan kerja.
"Kalau para menteri tidak mampu menterjemahkan program tersebut, otomatis kinerja pemerintahan melambat dan konsekuensi ada pada program pembangunan," ujarnya.
Bupati mendukung prioritas program kemaritiman, yakni adanya penguatan sektor pembangunan dari kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Karena sektor kelautan banyak menyimpan sumber daya alam yang belum dikelolah dengan optimal oleh bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan 34 menteri untuk membantu kinerja presiden dan wapres Jusuf Kalla, adapun nama-namanya yakni:
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinof Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo.
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata: Arief Yahya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjiatno, Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil, Menteri Keuangan: Bambang Brojonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: AAGN Puspayoga, Menteri Perindustrian: Saleh Husin, Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel, Menteri Pertanian: Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimulyono.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ferry Mursyidan Baldan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani, Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek, Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise.
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Muhammad Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Marwan Jafar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014