Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyampaikan mosi
tidak percaya terhadap hasil pemilihan Pimpinan Komisi dan Alat
Kelengkapan Dewan karena dianggap cacat administrasi.
"Kami tidak mengakui hasil rapat tersebut, untuk itu kami nyatakan mosi tidak percaya atas hasil pemilihan itu," kata Arif Wibowo, Juru bicara KIH, di ruang Kura-Kura VII DPR RI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, rapat tersebut digelar tanpa melibatkan lima fraksi dalam KIH ketika memutuskan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
"Kami pada dasarnya siap bekerja, kalau seperti itu, namanya pelecehan lembaga dan kami tersinggung karena kami juga membawa amanat konstitusional," tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDIP itu menegaskan cara-cara yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) sangat memalukan dan tidak mencerminkan angggota dewan yang terhormat.
Dia menyatakan KIH tidak akan menerima hasil tersebut karena dianggap pelecehan instusional dan hanya mementingkan golongan tertentu untuk menjegal pemerintahan sah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kita tidak akan tinggal diam, kami akan melawan dari tirani mayoritas tersebut. KIH tetap konsisten melawan ketidakadilan ini," paparnya.
Daniel Johan dari Fraksi PKB menyatakan, sejak awal Pemilihan Presiden ada upaya KMP mengubah undang-undang untuk mengejar kekuasan.
"Ini preseden buruk demokrasi, ada upaya meraka bekerja sama untuk memenangkan seluruh kekuasan di parlemen untuk menggangu pemerintahan Jokowi-JK seperti menjegal kebijakan pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya, hasil pemilihan pimpinan komisi mulai Komisi I, Komisi,II, Komisi III,Komisi IV, Komisi VI, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X didominasi Koalisi Merah Putih.
Sementara pada tiga komisi lain --Komisi V, Komisi VII dan Komisi XI-- belum dilakukan pemilihan dengan alasan belum lengkap.
Dalam penentuan pimpinan komisi tersebut tidak ada satu pun anggota KIH yang hadir.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kami tidak mengakui hasil rapat tersebut, untuk itu kami nyatakan mosi tidak percaya atas hasil pemilihan itu," kata Arif Wibowo, Juru bicara KIH, di ruang Kura-Kura VII DPR RI Jakarta, Rabu.
Menurut dia, rapat tersebut digelar tanpa melibatkan lima fraksi dalam KIH ketika memutuskan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
"Kami pada dasarnya siap bekerja, kalau seperti itu, namanya pelecehan lembaga dan kami tersinggung karena kami juga membawa amanat konstitusional," tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDIP itu menegaskan cara-cara yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) sangat memalukan dan tidak mencerminkan angggota dewan yang terhormat.
Dia menyatakan KIH tidak akan menerima hasil tersebut karena dianggap pelecehan instusional dan hanya mementingkan golongan tertentu untuk menjegal pemerintahan sah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kita tidak akan tinggal diam, kami akan melawan dari tirani mayoritas tersebut. KIH tetap konsisten melawan ketidakadilan ini," paparnya.
Daniel Johan dari Fraksi PKB menyatakan, sejak awal Pemilihan Presiden ada upaya KMP mengubah undang-undang untuk mengejar kekuasan.
"Ini preseden buruk demokrasi, ada upaya meraka bekerja sama untuk memenangkan seluruh kekuasan di parlemen untuk menggangu pemerintahan Jokowi-JK seperti menjegal kebijakan pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya, hasil pemilihan pimpinan komisi mulai Komisi I, Komisi,II, Komisi III,Komisi IV, Komisi VI, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X didominasi Koalisi Merah Putih.
Sementara pada tiga komisi lain --Komisi V, Komisi VII dan Komisi XI-- belum dilakukan pemilihan dengan alasan belum lengkap.
Dalam penentuan pimpinan komisi tersebut tidak ada satu pun anggota KIH yang hadir.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014