Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan mitra komisi di DPR RI tidak akan ganda, sehingga satu komisi akan bermitra dengan satu kementerian, sehingga akan lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian/lembaga.
"Alhamdulillah, kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan apabila pada periode sebelumnya ada satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi, maka pada periode kepemimpinannya dipastikan satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi di DPR RI.
Langkah itu menurut dia dalam rangka menyederhanakan hubungan antara kementerian dengan komisi-komisi di DPR.
"Pada periode ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dibahas di Komisi IV. Semula dibahas di Komisi IV dan Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," ujarnya.
Puan mengharapkan dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Dia menjelaskan, kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10).
Kesepakatan itu menurut dia akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI pada Selasa (29/10) siang dan Rapat Paripurna sekaligus akan mengesahkan 11 Komisi DPR RI beserta ruang lingkup dan tugasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Alhamdulillah, kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan apabila pada periode sebelumnya ada satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi, maka pada periode kepemimpinannya dipastikan satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi di DPR RI.
Langkah itu menurut dia dalam rangka menyederhanakan hubungan antara kementerian dengan komisi-komisi di DPR.
"Pada periode ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dibahas di Komisi IV. Semula dibahas di Komisi IV dan Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," ujarnya.
Puan mengharapkan dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Dia menjelaskan, kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10).
Kesepakatan itu menurut dia akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI pada Selasa (29/10) siang dan Rapat Paripurna sekaligus akan mengesahkan 11 Komisi DPR RI beserta ruang lingkup dan tugasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019