Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terkait terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebagai sesama pimpinan, seharusnya Abraham dapat membesarkan hati lembaga lain. Hal itu merupakan suatu bentuk penghargaan suatu lembaga terhadap lembaga lain," kata Surya saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kantor Metro TV, Kedoya, Jakarta, Jumat.
Ia juga mengingatkan agar Abraham tidak selalu memiliki prasangka negatif terhadap partai politik karena KPK saat ini hadir juga tidak terlepas dari peran partai politik.
"Ingat, KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR merupakan representasi partai politik," katanya.
Surya menambahkan jika memang ada kader parpol yang dianggap layak untuk menduduki suatu jabatan penting, maka sebaiknya kader itu diberi kesempatan.
"Presiden saja orang partai. Presiden sebelumnya malah ketua umum partai. Semua orang punya hak untuk memimpin," tegas Surya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyayangkan Presiden Joko Widodo mengangkat H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena seharusnya memilih sosok yang independen.
"Sangat disayangkan karena seharusnya sosok Jaksa Agung adalah sosok yang independen dan berintegritas," kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Pada Kamis (20/11) Presiden Joko Widodo melantik anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) periode 2014-2019 H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
"Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik," tambah Abraham.
H.M Prasetyo sebelumnya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006.
Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, pada 9 Mei 1947 itu ditunjuk sebagai jaksa agung berdasarkan Keputusan Presiden No. 131/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis pagi.
Dalam pengalamannya di kejaksaan, Prasetyo pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (1999-2000), Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000-2003) serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003-2005).
Sedangkan dalam karir politik, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (2011) dan anggota Mahkamah Partai NasDem (2013).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Sebagai sesama pimpinan, seharusnya Abraham dapat membesarkan hati lembaga lain. Hal itu merupakan suatu bentuk penghargaan suatu lembaga terhadap lembaga lain," kata Surya saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kantor Metro TV, Kedoya, Jakarta, Jumat.
Ia juga mengingatkan agar Abraham tidak selalu memiliki prasangka negatif terhadap partai politik karena KPK saat ini hadir juga tidak terlepas dari peran partai politik.
"Ingat, KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR merupakan representasi partai politik," katanya.
Surya menambahkan jika memang ada kader parpol yang dianggap layak untuk menduduki suatu jabatan penting, maka sebaiknya kader itu diberi kesempatan.
"Presiden saja orang partai. Presiden sebelumnya malah ketua umum partai. Semua orang punya hak untuk memimpin," tegas Surya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyayangkan Presiden Joko Widodo mengangkat H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena seharusnya memilih sosok yang independen.
"Sangat disayangkan karena seharusnya sosok Jaksa Agung adalah sosok yang independen dan berintegritas," kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Pada Kamis (20/11) Presiden Joko Widodo melantik anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) periode 2014-2019 H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
"Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik," tambah Abraham.
H.M Prasetyo sebelumnya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006.
Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, pada 9 Mei 1947 itu ditunjuk sebagai jaksa agung berdasarkan Keputusan Presiden No. 131/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis pagi.
Dalam pengalamannya di kejaksaan, Prasetyo pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (1999-2000), Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000-2003) serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003-2005).
Sedangkan dalam karir politik, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (2011) dan anggota Mahkamah Partai NasDem (2013).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014