Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Ibrahim A Hafid di Palu, Selasa, mengemukakan Pemerintah Prpvinsi Sulteng dan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi masih harus melakukan pemuktahiran data korban bencana 28 September 2018.
"Memang perlu dilakukan pemuktahiran data korban bencana, apalagi mengenai korban yang berhak menerima jaminan hidup, stimulan, santunan kematian dan seterusnya," ucap Ibrahim A Hafid.
Pernyataan Ibrahim A Hafid berkaitan dengan masih adanya masalah mengenai data korban bencana sebagai penerima jaminan hidup, stimulan, huntap, santunan kematian dan sebagainya, yang ada pada pemerintah kabupaten dan kota terdampak, serta Pemprov Sulteng.
Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng itu mengemukakan, kondisi faktual korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi dapat dilihat di kelurahan dan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
"Mereka sangat mudah ditemui, dan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan para korban. Mereka ada di huntara, karena itu untuk mencocokkan data, maka bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan," jelasnya.
Ia mengatakan, pemuktahiran data korban penting dilakukan. Namun, jangan sampai pemuktahiran data menghambat, bahkan menghalangi kebutuhan korban yang sudah sangat mendesak.
"Jadi, korban yang sudah terdaftar, dan dipastikan berhak menerima, maka segera dan harus diberikan stimulan, jadup dan kebutuhan lainnya. Tetapi bila yang belum dapat dipastikan, maka itu yang dilakukan perbaikan data," sebutnya.
Hal ini, jelas dia harus cepat direspon oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dan seluruh pihak terkait, karena korban yang sudah mendesak kebutuhannya, dikarenakan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, sanak saudara dan sebagainya.
Fraksi NasDem, sebut dia akan menginisiasi rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh OPD-OPD terkait tingkat provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, membahas mengenai masalah data tersebut.
Sebelumnya Ketua DPRD Sulteng, Dr Hj Nilam Sari Lawira mengemukakan bahwa lembaga yang dipimpinnya yang mengevaluasi penanganan pascabencana khususnya mengenai data korban bencana.
Nilam Sari Lawira mengemukakan evaluasi berkaitan dengan penanganan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala serta sebagian Parigi Moutong menjadi salah satu agenda prioritas para wakil rakyat itu.
"InsyaAllah, tentu akan menjadi agenda DPRD Sulteng untuk mengevaluasi semua hal-hal yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pascabencana," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Memang perlu dilakukan pemuktahiran data korban bencana, apalagi mengenai korban yang berhak menerima jaminan hidup, stimulan, santunan kematian dan seterusnya," ucap Ibrahim A Hafid.
Pernyataan Ibrahim A Hafid berkaitan dengan masih adanya masalah mengenai data korban bencana sebagai penerima jaminan hidup, stimulan, huntap, santunan kematian dan sebagainya, yang ada pada pemerintah kabupaten dan kota terdampak, serta Pemprov Sulteng.
Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng itu mengemukakan, kondisi faktual korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi dapat dilihat di kelurahan dan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
"Mereka sangat mudah ditemui, dan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan para korban. Mereka ada di huntara, karena itu untuk mencocokkan data, maka bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan," jelasnya.
Ia mengatakan, pemuktahiran data korban penting dilakukan. Namun, jangan sampai pemuktahiran data menghambat, bahkan menghalangi kebutuhan korban yang sudah sangat mendesak.
"Jadi, korban yang sudah terdaftar, dan dipastikan berhak menerima, maka segera dan harus diberikan stimulan, jadup dan kebutuhan lainnya. Tetapi bila yang belum dapat dipastikan, maka itu yang dilakukan perbaikan data," sebutnya.
Hal ini, jelas dia harus cepat direspon oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dan seluruh pihak terkait, karena korban yang sudah mendesak kebutuhannya, dikarenakan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, sanak saudara dan sebagainya.
Fraksi NasDem, sebut dia akan menginisiasi rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh OPD-OPD terkait tingkat provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, membahas mengenai masalah data tersebut.
Sebelumnya Ketua DPRD Sulteng, Dr Hj Nilam Sari Lawira mengemukakan bahwa lembaga yang dipimpinnya yang mengevaluasi penanganan pascabencana khususnya mengenai data korban bencana.
Nilam Sari Lawira mengemukakan evaluasi berkaitan dengan penanganan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala serta sebagian Parigi Moutong menjadi salah satu agenda prioritas para wakil rakyat itu.
"InsyaAllah, tentu akan menjadi agenda DPRD Sulteng untuk mengevaluasi semua hal-hal yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pascabencana," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019