Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo diminta turun untuk memantau dan memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas jelang Natal dan tahun baru.
“Seminggu jelang Natal dan tahun baru saya minta TPID Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota untuk turun ke lapangan memantau dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas strategis terdistribusi dengan baik,” kata wagub di Gorontalo, Minggu.
Idris menegaskan, jika terjadi fluktuasi harga terutama komoditas pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah berkewajiban menggelar operasi pasar.
Wagub juga meminta Dinas Kumperindag, Dinas Pertanian, serta dinas yang terkait berkoordinasi dengan Bulog Sub Divre Gorontalo untuk memantau kondisi pasar dan segera melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.
“Apapun yang kita kerjakan tetapi jika pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat inflasi kita tidak jaga bersama-sama, maka tidak ada gunanya kita sebagai aparat pemerintah. Oleh karena itu saya minta sama-sama kita bersinergi untuk mengendalikan tingkat inflasi," tukasnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto mengungkapkan, realisasi inflasi Provinsi Gorontalo periode November 2019 tercatat sebesar 0,23 persen bila.
Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari inflasi pada bulan Oktober 2019, yang tercatat sebesar 0,02 persen.
“Tekanan inflasi November 2019 didorong oleh peningkatan inflasi volatile food yang didominasi oleh kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi sebesar 1,34 persen,” ujar Budi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, dari 10 komoditas yang mengalami inflasi pada November 2019, penyumbang inflasi terbesar adalah tomat sayur dengan kontribusi sebesar 1,10 persen.
Penyumbang tingkat inflasi berikutnya yaitu cabai rawit dengan kontribusi 0,37 persen, disusul oleh apel, bawang merah, mujair, serta ikan nila berada pada posisi kesepuluh dengan konstribusi sebesar 0,02 persen. **
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
“Seminggu jelang Natal dan tahun baru saya minta TPID Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota untuk turun ke lapangan memantau dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas strategis terdistribusi dengan baik,” kata wagub di Gorontalo, Minggu.
Idris menegaskan, jika terjadi fluktuasi harga terutama komoditas pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah berkewajiban menggelar operasi pasar.
Wagub juga meminta Dinas Kumperindag, Dinas Pertanian, serta dinas yang terkait berkoordinasi dengan Bulog Sub Divre Gorontalo untuk memantau kondisi pasar dan segera melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.
“Apapun yang kita kerjakan tetapi jika pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat inflasi kita tidak jaga bersama-sama, maka tidak ada gunanya kita sebagai aparat pemerintah. Oleh karena itu saya minta sama-sama kita bersinergi untuk mengendalikan tingkat inflasi," tukasnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto mengungkapkan, realisasi inflasi Provinsi Gorontalo periode November 2019 tercatat sebesar 0,23 persen bila.
Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari inflasi pada bulan Oktober 2019, yang tercatat sebesar 0,02 persen.
“Tekanan inflasi November 2019 didorong oleh peningkatan inflasi volatile food yang didominasi oleh kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi sebesar 1,34 persen,” ujar Budi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, dari 10 komoditas yang mengalami inflasi pada November 2019, penyumbang inflasi terbesar adalah tomat sayur dengan kontribusi sebesar 1,10 persen.
Penyumbang tingkat inflasi berikutnya yaitu cabai rawit dengan kontribusi 0,37 persen, disusul oleh apel, bawang merah, mujair, serta ikan nila berada pada posisi kesepuluh dengan konstribusi sebesar 0,02 persen. **
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019