Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan memantau bantuan pangan non tunai (BPNT) di daerah itu.
Anggota Komisi II, di Gorontalo, Lukum Diko, Selasa, mengungkapkannya, terkait aduan masyarakat pada tahun 2019 lalu, tentang kualitas pangan yang disalurkan pihak penyedia, antaranya beras dan telur, sebagian ditemukan berkualitas rendah.
Tahun 2020 ini tidak boleh terjadi lagi kata Lukum, mengingat nilai bantuannya sudah meningkat dari Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu.
Artinya, harga pangan yang disiapkan penyedia harus benar-benar berkualitas sesuai tujuan pemerintah memberikan pangan berkualitas dan bermutu bagi masyarakat sasaran.
Tahun ini, DPRD akan memantau penyalurannya, agar tidak lagi ditemukan beras berkualitas rendah maupun telur busuk maupun jumlahnya berkurang.
Lukum pun mengimbau para Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) memantau dengan baik penyaluran BPNT di seluruh kecamatan.
"Jika ditemukan pangan berkualitas rendah, khususnya beras maupun telur agar segera dikembalikan ke penyedia untuk ditukar dengan yang layak sesuai standar pangan berkualitas," ucap Lukum.
Para penyedia bantuan pun diharapkan berlaku jujur, sebab sudah dipercayakan pemerintah dalam penyaluran BPNT, maka kualitas pangan harus terjamin.
Termasuk diimbau membangun kerja sama dengan petani lokal agar membeli beras lokal yang kualitasnya tidak kalah bersaing.
Disamping kerja sama dengan petani lokal dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.***
DPRD Gorontalo Utara pantau penyaluran bantuan pangan non tunai
Selasa, 28 Januari 2020 14:39 WIB
Lukum Diko, anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara. (ANTARA/Susanti Sako)
