Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Usulan kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada Menteri Dalam Negeri, direspon positif para PNS setempat.
Para PNS menilai, jika kenaikan tersebut benar diberlakukan maka akan berdampak positif pada kesejahteraan dan kinerja pegawai.
"Kami menyambut gembira jika usulan itu benar-benar diterapkan. Alasan pertama pegawai punya kepastian besaran gaji, tidak lagi mencari sumber pendapatan lain. Kedua tentu ini akan memotivasi kami bekerja lebih baik lagi," ujar Indri Rauf, salah seorang PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo, Kamis.
Sejumlah pegawai lainnya mengaku jika opsi kenaikan gaji dengan memangkas pedapatan lain seperi biaya rapat dan perjalanan dinas merupakan jalan terbaik.
Di satu sisi, daerah memiliki kepastian dalam hal penganggaran belanja pegawai, sedangkan di sisi lain aparatur lebih sejahtera.
"Sebenarnya kalau dihitung-hitung ada plus minusnya. Jujur saja, penghasilan kami dari perjalanan dinas selama ini jauh lebih besar dari gaji per bulan, belum dengan pedapatan lain. Tapi usulan pak gubernur jadi solusi terbaik," ujar Wandi Pilomonu yang merupakan staf Setda Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada acara Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang digelar oleh KPK, mengusulkan kepada Mendagri untuk mengubah pola penggajian pegawai.
Menurutnya saat ini pegawai dan pejabat daerah memiliki sumber pemasukan yang beragam selain gaji.
Ia mencontohkan, seorang Gubernur saat ini mengantongi gaji berkisar di angka Rp10 juta.
Pendapatan itu dipastikan semakin banyak bila ditambahkan dengan tunjangan jabatan, honorarium rapat, honor membuka acara, upah pungut pajak serta insentif lain yang sah yang diatur oleh negara.
"Solusinya semua pendapatan itu digabung saja ke gaji. Gajinya yang kita naikan. Tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada lagi untuk perjalanan dinas. Cukup biaya transportasi dan hotel," tukasnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Para PNS menilai, jika kenaikan tersebut benar diberlakukan maka akan berdampak positif pada kesejahteraan dan kinerja pegawai.
"Kami menyambut gembira jika usulan itu benar-benar diterapkan. Alasan pertama pegawai punya kepastian besaran gaji, tidak lagi mencari sumber pendapatan lain. Kedua tentu ini akan memotivasi kami bekerja lebih baik lagi," ujar Indri Rauf, salah seorang PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo, Kamis.
Sejumlah pegawai lainnya mengaku jika opsi kenaikan gaji dengan memangkas pedapatan lain seperi biaya rapat dan perjalanan dinas merupakan jalan terbaik.
Di satu sisi, daerah memiliki kepastian dalam hal penganggaran belanja pegawai, sedangkan di sisi lain aparatur lebih sejahtera.
"Sebenarnya kalau dihitung-hitung ada plus minusnya. Jujur saja, penghasilan kami dari perjalanan dinas selama ini jauh lebih besar dari gaji per bulan, belum dengan pedapatan lain. Tapi usulan pak gubernur jadi solusi terbaik," ujar Wandi Pilomonu yang merupakan staf Setda Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada acara Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang digelar oleh KPK, mengusulkan kepada Mendagri untuk mengubah pola penggajian pegawai.
Menurutnya saat ini pegawai dan pejabat daerah memiliki sumber pemasukan yang beragam selain gaji.
Ia mencontohkan, seorang Gubernur saat ini mengantongi gaji berkisar di angka Rp10 juta.
Pendapatan itu dipastikan semakin banyak bila ditambahkan dengan tunjangan jabatan, honorarium rapat, honor membuka acara, upah pungut pajak serta insentif lain yang sah yang diatur oleh negara.
"Solusinya semua pendapatan itu digabung saja ke gaji. Gajinya yang kita naikan. Tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada lagi untuk perjalanan dinas. Cukup biaya transportasi dan hotel," tukasnya.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014