Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam akan menjadi negara besar.
"Indonesia punya banyak potensi sumber daya alam green energy yang siap untuk diolah. Ada pula potensi sumber karbon kredit. Hampir 80 persen potensi perdagangan karbon global ada di Indonesia, yang berasal dari hutan bakau, lahan gambut, rumput laut, dan terumbu karang dan masih banyak lagi. Melihat potensi ini kami yakin tidak lama lagi Indonesia bisa menjadi negara besar," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menegaskan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara The Pulse of Asia Conference 2020 yang diadakan oleh Bank DBS di Singapura, Kamis.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, keberlanjutan atau sustainability menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia.
Saat menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia menyiasati kebutuhan bahan bakar fosil, Luhut mengatakan sekarang semua bergerak ke arah gaya hidup hijau.
"Memang kami masih tetap membutuhkan bahan bakar fosil, tetapi kita harus menguranginya. Pulau Sumatera dan Kalimantan menyimpan menyimpan banyak potensi energi alternatif," jawabnya.
Semangat gaya hidup hijau juga didorong pemerintah melalui investasi yang masuk. Luhut memberi contoh Masdar dari Uni Emirat Arab yang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata, Jawa Barat.
Perusahaan tersebut bakal bekerja sama dengan PLN yang berinvestasi di Cirata untuk energi sebesar 145 MW.
Luhut juga bercerita mengenai Morowali yang disebutnya menjadi contoh bagi keberhasilan investasi. Ia menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini dan keuntungan dari program hilirisasi.
"Banyak yang mengecam ketika kami melarang ekspor nikel, tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa keputusan kami saat itu adalah keputusan yang tepat. Ada yang mengatakan saya pro-China, tapi tahukah Anda bahwa lebih dari 90 persen ekspor itu dikirim ke China," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menceritakan pengalamannya terlibat dalam berbagai proyek investasi asing, seperti sovereign wealth fund (SWF) yang melibatkan UAE dan Softbank. Ada pula JBIC, Global Infrastructure Partners, yang berminat berinvestasi di berbagai sektor, dan lainnya.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengerjakan dua Undang-undang Omnibus, yaitu UU Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Omnibus tentang Perpajakan. Kedua UU akan diajukan ke DPR pada awal tahun ini.
"UU tersebut untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang berpotensi tumpang tindih dan menghambat investasi," katanya.
Selain langkah Omnibus Law, upaya meningkatkan investasi di Indonesia juga dilakukan dengan penerapan Online Single Submission (OSS).
"Dengan adanya OSS membuat kita mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Perbaikan sistem dan alur kerja serta kemudahan perizinan dapat melancarkan laju investasi. Seluruh proses telah tersinergi lewat OSS," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Indonesia punya banyak potensi sumber daya alam green energy yang siap untuk diolah. Ada pula potensi sumber karbon kredit. Hampir 80 persen potensi perdagangan karbon global ada di Indonesia, yang berasal dari hutan bakau, lahan gambut, rumput laut, dan terumbu karang dan masih banyak lagi. Melihat potensi ini kami yakin tidak lama lagi Indonesia bisa menjadi negara besar," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menegaskan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara The Pulse of Asia Conference 2020 yang diadakan oleh Bank DBS di Singapura, Kamis.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, keberlanjutan atau sustainability menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia.
Saat menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia menyiasati kebutuhan bahan bakar fosil, Luhut mengatakan sekarang semua bergerak ke arah gaya hidup hijau.
"Memang kami masih tetap membutuhkan bahan bakar fosil, tetapi kita harus menguranginya. Pulau Sumatera dan Kalimantan menyimpan menyimpan banyak potensi energi alternatif," jawabnya.
Semangat gaya hidup hijau juga didorong pemerintah melalui investasi yang masuk. Luhut memberi contoh Masdar dari Uni Emirat Arab yang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata, Jawa Barat.
Perusahaan tersebut bakal bekerja sama dengan PLN yang berinvestasi di Cirata untuk energi sebesar 145 MW.
Luhut juga bercerita mengenai Morowali yang disebutnya menjadi contoh bagi keberhasilan investasi. Ia menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini dan keuntungan dari program hilirisasi.
"Banyak yang mengecam ketika kami melarang ekspor nikel, tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa keputusan kami saat itu adalah keputusan yang tepat. Ada yang mengatakan saya pro-China, tapi tahukah Anda bahwa lebih dari 90 persen ekspor itu dikirim ke China," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menceritakan pengalamannya terlibat dalam berbagai proyek investasi asing, seperti sovereign wealth fund (SWF) yang melibatkan UAE dan Softbank. Ada pula JBIC, Global Infrastructure Partners, yang berminat berinvestasi di berbagai sektor, dan lainnya.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengerjakan dua Undang-undang Omnibus, yaitu UU Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-Undang Omnibus tentang Perpajakan. Kedua UU akan diajukan ke DPR pada awal tahun ini.
"UU tersebut untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang berpotensi tumpang tindih dan menghambat investasi," katanya.
Selain langkah Omnibus Law, upaya meningkatkan investasi di Indonesia juga dilakukan dengan penerapan Online Single Submission (OSS).
"Dengan adanya OSS membuat kita mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Perbaikan sistem dan alur kerja serta kemudahan perizinan dapat melancarkan laju investasi. Seluruh proses telah tersinergi lewat OSS," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020