Penjabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) Arya Kharisma Hardi menyatakan mendukung penuh upaya progresif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam melakukan "bersih-bersih" di perusahaan BUMN.
"Kami memandang, BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya praktik korupsi sistemik dan skandal lainnya," kata Arya Kharisma Hardy, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/1), menanggapi persoalan gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya yang diduga hingga Rp13 triliun.
Menurut Arya Kharisma, persoalan di Jiwasraya ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi belum terdeteksi.
"Inisiatif bersih-bersih secara menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir akan dapat mengungkap persoalan di lembaga BUMN lainnya," katanya.
Menurut dia, pemulihan manajemen BUMN melalui skema holding dan penerapan penempatan figur yang tepat di posisi strategis perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung.
Arya juga mengusulkan, agar BUMN bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman, dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan kinerja direksinya.
Arya juga mengkritisi perusahaan BUMN yang cenderung melakukan monopoli pada sektor bisnis, dinilai akan lebih adil jika bekerjasama dengan swasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Kami memandang, BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya praktik korupsi sistemik dan skandal lainnya," kata Arya Kharisma Hardy, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/1), menanggapi persoalan gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya yang diduga hingga Rp13 triliun.
Menurut Arya Kharisma, persoalan di Jiwasraya ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi belum terdeteksi.
"Inisiatif bersih-bersih secara menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir akan dapat mengungkap persoalan di lembaga BUMN lainnya," katanya.
Menurut dia, pemulihan manajemen BUMN melalui skema holding dan penerapan penempatan figur yang tepat di posisi strategis perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung.
Arya juga mengusulkan, agar BUMN bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman, dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan kinerja direksinya.
Arya juga mengkritisi perusahaan BUMN yang cenderung melakukan monopoli pada sektor bisnis, dinilai akan lebih adil jika bekerjasama dengan swasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020