Samarinda (ANTARA GORONTALO) - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin
mengatakan munculnya teroris atau tindakan terorisme akibat mereka tidak
sejahtera, termasuk akibat merasakan ketidakadilan.
"Ketidakadilan bisa muncul dari mana saja, seperti dari institusi
penegak hukum dan lainnya. Apabila semua berjalan di jalurnya, pasti
rakyat sejahtera. Kalau sudah sejahtera, niat jadi teroris tidak akan
muncul," katanya di Samarinda, Kamis.
Hal itu dikatakan Aziz Syansuddin ketika menjadi narasumber dalam
Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme di
Kantor Gubernur Kaltim, yang dihadiri aparat penegak hukum dari
pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.
Menurut dia, persoalan ekonomi dan sosial secara tidak langsung
berdampak pada tumbuhnya benih-benih pelaku terorisme. Sedangkan dalam
upaya pencegahan terorisme, harus dimulai dari diri sendiri dan
institusi masing-masing.
Untuk menekan tindakan terorisme, katanya, tidak bisa hanya
berbicara di hilir atau mengungkapkan kejadian, tetapi terorisme
sebenarnya muncul dari internal institusi sendiri.
Dia mencontohkan, Provinsi Kaltim kaya batu bara, namun hasil
kekayaan alam itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakatnya, karena
dikuasai asing dan diangkut ke luar negeri.
"Kita keluar dari Kantor Gubernur ini saja akan melihat ponton
melintas di Sungai Mahakam yang mengangkut batu bara. Di satu sisi, kita
melihat masih ada masyarakat yang mandi dan buang air di tepi sungai,
karena tidak mampu membuat WC. Ketidakadilan dan ketidaknyamanan ini
bisa menjadi benih-benih terorisme," katanya.
Dia menyebut bahwa penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih juga
berpotensi menimbulkan aksi terorisme, sehingga dia berharap semua
penagak hukum berlaku adil.
"Jika jaksa dan polisi mau benar-benar serius, maka batu bara bisa
dinikmati masyarakat. Lihat amdalnya perusahaan tambang, lihat CSR-nya (corporate social responsibility), lihat pajaknya. Sudah benar tidak?," katanya seolah bertanya pada peserta rakor.
Fakta berbicara, lanjut dia, banyak pensiunan Polri dan kejaksaan yang menjadi komisaris di perusahaan tambang.
Dia mengaku memiliki data, seperti mantan petinggi kejaksaan dan
mantan petinggi kepolisian menjadi komisaris perusahaan sehingga kasus
CSR, pajak, dan lain-lain tidak diusut.
"Hal serupa juga terjadi di daerah kelahiran saya di Lampung. Daerah
kami menyumbang devisa besar, tapi untuk jalan ke kampung halaman saya
perlu waktu empat jam. Kalau hujan tidak bisa lewat karena banjir.
Hal-hal seperti ini bisa memunculkan sikap radikalisme dan terorisme,"
kata Aziz.
Legislator: teroris muncul akibat tidak sejahtera
Jumat, 22 Mei 2015 0:00 WIB