New York (ANTARA GORONTALO) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan
sebenarnya pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan
Bangsa-Bangsa sudah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, hanya
diperlukan penajaman dalam pengentasan kemiskinan.
"Sekali lagi program pemerintah itu sama dengan pembangunan
berkelanjutan (SDG) PBB, intinya mengintegrasikan program internasional
itu ke dalam program pemerintah," katanya usai menghadiri upacara
Pembukaan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2015 di Markas Besar PBB New
York, Amerika Serikat, Jumat (25/9).
Wapres Jusuf Kalla hadir didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menlu Retno Marsudi, dan Menkes Yunita Moeloek.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan jika program Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagian besar sudah
dijalankan oleh pemerintah Indonesia.
Misalnya saja, katanya, soal pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendidikan.
Menurut Jusuf Kalla, hal yang diperlukan Indonesia adalah menajamkan dalam program-program pengentasan kemiskinan.
"Sekarang ini paradigama yang harus diubah. Bukan bagaimana kalau
orang sakit dirawat di mana, tetapi bagaimana orang menjadi tidak sakit.
Jadi bukan kalau sakit ditanggung pemerintah tetapi bagaimana mendorong
orang lebih sehat," katanya.
Namun, katanya, sesuai dengan poin 17, yakni partisipatif maka
perubahan paradigma itu harus menjadi gerakan bersama masyarakat.
Wapres mengakui untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
Pemerintah, katanya, juga harus bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat, bahu membahu untuk mewujudkannya.
Sekretariat Bersama
Mengenai keinginan masyarakat sipil agar dibentuk sekretariat
bersama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, Wapres menegaskan hal
itu tidak perlu.
"Tak perlu ada kementerian SDG dan nggak pernah ada. Jadi tak perlu
ada lembaga khusus. Saya lebih condong ini bagian yang dikoordinir oleh
Bappenas karena ini soal perencanaan sehingga bisa lebih luas," katanya.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk
membentuk kantor sekretariat bersama guna melaksanakan program-program
pembangunan berkelanjutan (SDG).
Menurut mereka kantor bersama itu penting agar bisa menyatukan
langkah pemerintah dalam organisasi lembaga swadaya masyarakat.
Wapres: pembangunan berkelanjutan dijalankan Indonesia
Sabtu, 26 September 2015 12:35 WIB