Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi
satu-satunya partai baru lolos verifikasi berbadan hukum di Kementerian
Hukum dan HAM. Berikut perbincangan antara Grace Natalie —Ketua Umum
PSI— mengenai daya tarik partai yang menyasar anak muda itu, hingga
target mereka pada pemilihan presiden pada 2019.
Tanya (T): Alasan Anda mendirikan Partai Solidaritas Indonesia?
Jawab (J):
Sederhana saja, awalnya teman-teman dan saya adalah orang apatis yang
tidak tertarik sama sekali dengan politik apalagi partai. Tapi kita
terinspirasi setelah melihat satu persatu sosok baru yang muncul. Ada
Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, bu Risma. Jadi kami percaya pasti masih ada
lagi orang-orang yang bagus. Semakin banyak pemimpin seperti itu di
semua level — misalnya bupati, gubernur, wali kota— pasti akan lebih
baik. Di mana-mana kita akan lihat perubahan.
Kemudian,
kalau melalui jalur independen, orang-orang bagus itu hanya bisa
menempati posisi-posisi eksekutif di daerah. Kalau mau posisi di DPRD,
legislatif, hingga pemilihan presiden kan harus lewat partai.
Jadi
kita harus buat partai, sebagai rumah atau kendaraan yang nyaman supaya
orang yang punya potensi bagus di luar sana mau terjun ke ranah
politik. Karena harus diakui, banyak orang yang malas untuk berurusan
sama politik karena punya image negatif terhadap partai. Image masuk
partai itu, “harus siapin uang berapa nih?†Harus siap buang-buang uang
banyak. Kalau uang ada, yang mereka pikir, “Saya harus punya backing-an siapa nih? Supaya tidak dimakan serigala-serigala lain dalam partai.â€
Kalau kita sering complain lihat kultur partai politik yang buruk, ayo bikin yang baru saja. Mulai dari awal, set values dan kebiasaan kultur baik supaya orang tidak alergi lagi untuk terjun ke politik.
T: Apa arti simbol mawar di lambang PSI?
J:
Mawar putih itu lambang solidaritas internasional, jadi kami pikir itu
PSI banget. Mawar juga lebih feminin. Meski partai ini bukan partai
perempuan, tapi mengakomodasi lebih banyak perempuan dari partai yang
ada. Kami ingin lebih friendly sama perempuan yang kesannya bukan jadi pemain utama di politik, cuma penghias atau menuh-menuhin kewajiban 30 persen.
T:
Apa yang khas dari PSI? Mengapa ada batasan umur untuk pengurus?
Bagaimana untuk mereka yang ingin bergabung tapi sudah tidak muda? (PSI
menetapkan batas usia 45 tahun untuk jadi pengurus).
J:
Sudah di atas umur itu (45 tahun) boleh jadi anggota. Batasan umur
hanya untuk pengurus karena partai yang ada sekarang ada problem
regenerasi. Peraturan seperti itu biar kami pendirinya nanti mau tidak
mau harus ikut dengan peraturan itu, harus lengser juga pada umur
sekian.
Selain batasan umur, ada peraturan PSI
ini hanya menerima anak-anak muda semua yang belum pernah punya
pengalaman di partai politik. Kalau pernah aktif di partai lain tidak
boleh, kami tidak mau jadi daur ulang.
Ini jadi ciri khas dan pembeda utama PSI. Semua pengurus tidak pernah jadi pengurus harian partai politik.
Kami
banyak mendapat pertanyaan soal pembiayaan partai. Kami mengakalinya
dengan cara ini. Para pengurus berkontribusi, rumah-rumah mereka jadi
kantor-kantor PSI yang dipakai gratis. Kami mencoba untuk mematahkan
cara-cara lama yang dipakai, yang bikin politik jadi mahal, tertutup
untuk orang luas karena ada barrier. Anak muda biasanya tidak takut
mencoba hal baru. Kalau ada pemilih senior berjiwa muda, mau share apa
yang sedang diperjuangkan dengan PSI, mereka bisa saja tertarik.
T: Ketua Partai biasanya orang yang sangat mapan dari segi ekonomi karena banyak yang harus dibiayai. Bagaimana dengan Anda?
Itu
yang ingin kami patahkan. Politik sehat itu semua orang harus
berkontribusi. Kecil atau besar tidak masalah, sesuai kemampuan
masing-masing. Dan itu tidak terbatas pada pengurus.
Kami minta rumah kalian (pengurus) dipakai gratis (untuk kantor) jadi mengurangi biaya.
Kami
juga melakukan fundraising. Kami pernah mengumpulkan dana lewat
kitabisa.com untuk Kopdarnas. Di situ semua kan bisa berpartisipasi,
bahkan senilai Rp20.000 pun bisa.
Ke depan,
kami akan buat PSI Shop dimana (yang yang dijual berasal) dari seluruh
daerah, kabupaten, provinsi yang berbeda-beda yang punya keunikan
masing. Ini sekalian membantu pedagang kecil dan menengah. Nanti akan
di-launching dalam waktu dekat.
Modalnya bukan
uang, tapi kreativitas. Dengan ide-ide kreatif, kami mencoba mengakali
cari uang. Kalau sudah menjalani PSI, uang bisa dicari. Yang lebih susah
itu mencari orang yang mau komitmen, disiplin, kerja keras dan jalan
bareng-bareng. Kami buka kesempatan untuk siapa yang mau kontribusi.
Contohnya,
kami mendukung pak Ahok untuk ngumpulin KTP dengan aplikasi GoAhok.
Kalau bayar orang pasti mahal bikin aplikasi. Kami mencari dari jaringan
pertemanan, komunikasikan dengan yang mau mendukung. Kalau ramai-ramai,
beban berat jadi ringan. Dan kita ingin agar semakin banyak orang yang
punya “saham†PSI. Kalau mereka kontribusi kan jadi merasa memiliki
karena sudah menyumbangkan sesuatu.
T: Berapa anggota terdaftar PSI saat ini?
J:
Kami baru dua tahun berdiri, anggotanya belum terlalu banyak, saat ini
sekitar 10.000 an. Jumlah pengurus 25.000 di seluruh Indonesia.
Setelah lolos verifikasi, kami fokus ke perekrutan anggota karena syarat dari KPU 2017 ada jumlah anggota.
T: Berapa jumlah DPP dan DPD?
J:
DPP satu di Jakarta, jumlahnya hanya sembilan orang. Memang sedikit
dibandingkan dengan parpol lain. Tapi pertimbangan kami adalah makin
banyak orang yang harus diurus, pengambilan keputusan semakin lama,
koordinasi makin ruwet, semakin besar potensi konflik. Bikin yang
ramping-ramping saja deh sesuai yang diminta Kemenkumham.
DPD kabupaten kota, kami punya 514. Kecamatan totalnya 7000 sekian, sudah hampir semuanya juga.
Kepengurusan
di provinsi hanya tujuh orang, terdiri dari satu ketua, dua wakil
ketua, sekretaris dan bendahara. Di tingkat kabupaten kota ada lima
orang sedangkan tingkat kecamatan hanya tiga orang.
T: Langkah selanjutnya setelah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM?
J:
Harus mulai bersiap untuk verifikasi KPU karena lebih berat syaratnya
dari Kemenkumham. Buat kami, verifikasi Kemenkumham adalah ajang latihan
untuk verifikasi KPU. Syarat verifikasi Kemenkumham adalah kepengurusan
harus mencakup 100 persen provinsi, 75 persen kebupaten/kota, 50 persen
dari jumlah kecamatan. Sementara KPU semuanya harus 100 persen.
T: Apakah PSI tetap mendukung Ahok di Pilkada DKI walau di luar struktur partai pendukung?
J:
Tetap dong. Memang dari awal ceritanya PSI ingin melihat
sebanyak-banyaknya pemimpin bagus di daerah. Di Jakarta, menurut kami
Ahok memenuhi itu, mulai dari kompetensi, track record yang baik,
kerjaan dia di DKI kelihatan ada perubahan. Kami juga dukung dari
mengumpulkan KTP.
T: PSI pernah mengadakan
inisiatif jemput KTP untuk Ahok. Bagaimana hubungan dengan mereka yang
dulu tergabung dalam Teman Ahok?
J:
Komunikasi terus dijaga dan ada kerja bareng dengan kami. Ada sebagian
dari Teman Ahok jadi relawan PSI dan bahkan jadi pengurus. Kan Teman
Ahok ada banyak, selain jubir yang sering muncul di media, ada juga yang
di belakang layar. Ada juga yang tertarik dengan perjuangan PSI.