Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan pembangunan infrastruktur bisa mengatasi masalah pembangunan
yaitu kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan produktivitas dan
daya saing Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi agar
Indonesia mempunyai daya tahan momentum pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi masalah pembangunan yaitu kemiskinan dan kesenjangan," kata
Sri Mulyani dalam acara sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur di
Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan para pembuat kebijakan harus melakukan
inovasi agar pembangunan infrastruktur tersebut bisa berjalan sesuai
tujuan dan memberikan manfaat konektivitas kepada masyarakat.
"Ini tujuan yang mudah diceritakan tapi sulit dijalankan, para policy maker
harus mau meneliti ini dengan baik agar pembangunan bisa berjalan
sesuai tujuan dan inovasi tersebut tidak destruktif," kata mantan
Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk itu, Sri Mulyani mengharapkan setiap pembangunan
infrastruktur tidak menimbulkan masalah ketimpangan dan menyebabkan
problem yang bisa menimbulkan beban tersendiri bagi kinerja perekonomian
nasional.
"Infrastruktur bisa mengatasi ketimpangan melalui konektivitas,
kalau perencanaan salah dan tata kelola tidak baik, maka infrastruktur
justru menimbulkan ketimpangan makin buruk. Kita harus terus menerus
mengkritisi ini," ujarnya.
Selain itu, ia mengharapkan pembangunan infrastruktur bisa selesai
dengan tepat waktu dan tepat biaya, karena saat ini banyak proyek yang
"kelebihan biaya" (cost overrun), karena tidak sesuai dengan perencanaan maupun pembiayaan awal.
"Kalau itu alamiah dan tidak bisa dikontrol dari sisi lingkungan,
estimasi berubah bisa dimaklumi. Jangan sampai cost overrun karena mark
up dan korupsi, karena itu pengkhianatan yang mendasar dari sisi
membangun Indonesia," katanya.
Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pembangunan infrastruktur di
Indonesia masih membutuhkan peran swasta karena dana pemerintah yang
tercantum dalam APBN maupun APBD sangat terbatas dan fokus penggunaannya
untuk belanja sosial.
"Memang kalau hanya APBN dan APBD tidak akan mungkin menyelesaikan
pembangunan tepat waktu dan cukup cepat, padahal kebutuhan
infrastruktur bagi masyarakat tidak bisa ditunda," ujarnya.
Saat ini kebutuhan sarana infrastruktur di Indonesia mencapai
Rp4.796,2 triliun, yang bisa dipenuhi melalui APBN dan APBD Rp1.979,6
triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan swasta
Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).
Menkeu: pembangunan infrastruktur bisa atasi masalah kemiskinan
Rabu, 22 Maret 2017 15:20 WIB