Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kantor berita AFP hari ini melaporkan bahwa
China kemarin sukses melancarkan kudeta diplomatik dalam upayanya
melemahkan perlawanan negara-negara Asia Tenggara terhadap klaimnya di
Laut China Selatan ketika ASEAN mengeluarkan pernyataan lebih lunak
menyangkut sengketa itu dan sepakat memasukkan syarat-syarat China bagi
pembicaraan masalah sengketa itu.
Setelah pertemuan dua hari yang
panas menyangkut sengketa Laut China Selatan di Manila, Filipina, para
menteri luar negeri 10 negara ASEAN mengeluarkan komunike bersama yang
oleh para diplomat yang terlibat dalam pertemuan itu sebagai kalimat
yang hati-hati guna menghindari kemarahan China, tulis AFP.
Rilis
pernyataan bersama itu dikeluarkan beberapa saat setelah para menteri
luar negeri ASEAN bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang
lalu mengeluarkan kesepakatan mengenai satu kerangka untuk menggelar
perundingan mengenai sengketa yang sudah berdekade-dekade itu dengan
memasukkan klausa-klausa penting yang diamini China.
"Ini adalah hasil penting untuk upaya bersama kami," kata Wang kepada wartawan saat menyambut komunike bersama itu.
China
mengklaim hampir seluruh perairan yang secara strategis vital itu di
mana pelayaran internasional senilai 5 triliun dolar AS melalui laut ini
setiap tahun, selain menyimpan cadangan besar minyak dan gas.
Klaim
China itu tumpang tindih dengan klaim serupa dari negara-negara ASEAN;
Vietnam, Filipinda, Malaysia dan Brunei, selain juga dengan Taiwan.
Dalam
beberapa tahun belakangan China telah memperluas kehadirannya di
wilayah yang disengketakan itu dengan cara membangun pulau buatan yang
bisa dipakai sebagai pangkalan militer. Ulah China ini memicu
keperihatinan bahwa negara ini berusaha menegaskan bahwa secara de facto
mereka adalah penguasai kawasan yang tengah disengketakan itu.
Dua
diplomat ASEAN yang menyebut komunike bersama ASEAN itu sebagai
kemenangan politik China itu menyatakan bahwa dalam komunike bersama itu
ASEAN enggan memasukkan pernyataan bahwa pedoman berprilaku (code of
conduct) dengan China di Laut China Selatan adalah "mengikat secara
hukum".
Vietnam, yang paling keras mengkritik China menyangkut
masalah ini, bersikap tegas dalam dua hari pertemuan itu bahwa ASEAN
harus menegaskan bahwa pedoman berprilaku itu "mengikat secara hukum",
karena kalau tidak maka akan tidak bermakna apa-apa.
Dua hari
sebelumnya para menteri luar negeri ASEAN gagal mengeluarkan komunike
bersama karena kerasnya perbedaan sikap menyangkut sengketa di Laut
China Selatan itu. Vietnam berusaha memasukkan kalimat yang lebih keras,
sedangkan Kamboja dengan keras melobi demi kepentingan China.
"Vietnam
bersikeras, dan China efektif memanfaatkan Kamboja untuk memperjuangkan
kepentingannya," kata seorang diplomat ASEAN kepada AFP, kemarin,
begitu negosiasi diperpanjang karena perbedaan pendapat itu.
Komunike bersama ASEAN simbol kemenangan China
Senin, 7 Agustus 2017 12:15 WIB