Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idris Rahim di Gorontalo, Selasa, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mendukung kelancaran audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, mulai 28 Januari hingga 27 Februari 2020.
“Seluruh pimpinan OPD wajib mendukung kelancaran pemeriksaan BPK. Bagi yang akan keluar daerah terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada saya. Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara jangan dulu keluar daerah selama sebulan ini,” jelasnya.
Idris menambahkan, pemeriksaan oleh BPK tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi Pemprov Gorontalo dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya agar pemeriksaan tidak mengalami kendala teknis.
“Inspektorat saya minta segera membuat edaran kepada OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit BPK. Untuk OPD yang memiliki anggaran yang besar seperti Dinas Dikbudpora, PUPR, dan Pertanian, saya minta pemeriksaannya dibarengi dengan pemeriksaan fisik di lapangan,” terangnya.
Pemprov Gorontalo akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sebanyak tujuh kali.
Dari jumlah tersebut, opini WTP enam kali diantaranya diraih secara berturut-turut dibawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.
“Mudah-mudahan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2019 akan kembali meraih opini WTP,” tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, mulai 28 Januari hingga 27 Februari 2020.
“Seluruh pimpinan OPD wajib mendukung kelancaran pemeriksaan BPK. Bagi yang akan keluar daerah terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada saya. Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara jangan dulu keluar daerah selama sebulan ini,” jelasnya.
Idris menambahkan, pemeriksaan oleh BPK tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi Pemprov Gorontalo dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya agar pemeriksaan tidak mengalami kendala teknis.
“Inspektorat saya minta segera membuat edaran kepada OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit BPK. Untuk OPD yang memiliki anggaran yang besar seperti Dinas Dikbudpora, PUPR, dan Pertanian, saya minta pemeriksaannya dibarengi dengan pemeriksaan fisik di lapangan,” terangnya.
Pemprov Gorontalo akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sebanyak tujuh kali.
Dari jumlah tersebut, opini WTP enam kali diantaranya diraih secara berturut-turut dibawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.
“Mudah-mudahan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2019 akan kembali meraih opini WTP,” tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020