Semua pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo menerima penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi, kepada Wakil Gubernur Idris Rahim perwakilan Pemprov Gorontalo dan Bupati/Walikota, Selasa.
Wagub mengungkapkan, selain kabupaten/kota, Pemprov Gorontalo juga berhasil menerima Maturitas SPIP level 3 dan melalui Inspektorat menerima Kapabilitas APIP Level 3.
Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan bimbingan teknis dari BPKP semakin baik dalam hal tata kelola, serta sumber daya yang dimiliki.
"Pengawasan itu adalah bagian dari manajemen. Bagaimana pengawasan ini bisa efektif, sesungguhnya sangat tergantung pada aparatur pengawasan instansi dan pemerintah itu sendiri," jelasnya.
Dengan prestasi tersebut, ia berharap aparat pengawas pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kapabilitasnya, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi, efektif, transparan dan akuntabel.
"APIP memiliki peran penting dalam mengevaluasi tata kelola manajemen risiko, dengan menggunakan konsep pertahanan tiga lapis (tree lines of defence) dan harus benar-benar di dimplementasikan," tambahnya.
Dalam data BPKP, hanya 22 Pemda dari total 542 pemda di Indonesia atau sekitar 4,05 persen sudah berada pada level 3.
Khusus untuk Provinsi Gorontalo sendiri, hanya pemprov dan Kabupaten Pohuwato yang berhasil pada level 3. Sedangkan sisanya masih pada level 1 dan 2.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi, kepada Wakil Gubernur Idris Rahim perwakilan Pemprov Gorontalo dan Bupati/Walikota, Selasa.
Wagub mengungkapkan, selain kabupaten/kota, Pemprov Gorontalo juga berhasil menerima Maturitas SPIP level 3 dan melalui Inspektorat menerima Kapabilitas APIP Level 3.
Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan bimbingan teknis dari BPKP semakin baik dalam hal tata kelola, serta sumber daya yang dimiliki.
"Pengawasan itu adalah bagian dari manajemen. Bagaimana pengawasan ini bisa efektif, sesungguhnya sangat tergantung pada aparatur pengawasan instansi dan pemerintah itu sendiri," jelasnya.
Dengan prestasi tersebut, ia berharap aparat pengawas pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kapabilitasnya, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi, efektif, transparan dan akuntabel.
"APIP memiliki peran penting dalam mengevaluasi tata kelola manajemen risiko, dengan menggunakan konsep pertahanan tiga lapis (tree lines of defence) dan harus benar-benar di dimplementasikan," tambahnya.
Dalam data BPKP, hanya 22 Pemda dari total 542 pemda di Indonesia atau sekitar 4,05 persen sudah berada pada level 3.
Khusus untuk Provinsi Gorontalo sendiri, hanya pemprov dan Kabupaten Pohuwato yang berhasil pada level 3. Sedangkan sisanya masih pada level 1 dan 2.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020