Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN, untuk proaktif dalam pengisian data-data Sensus Penduduk 2020 secara daring atau online.
"Bapak Ibu mohon kerja samanya memberikan data-data kepada tim pokja BPS dan Dukcapil. Siapkan data-data yang dibutuhkan," imbau wagub kepada peserta apel Korpri di halaman Museum Purbakala, Kota Gorontalo, Senin.
Wagub mengaku dirinya telah melakukan Sensus Penduduk daring pada kesempatan pertama, serta hanya membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi data.
Ia juga memberikan arahan agar setiap ASN mulai dari pejabat pratama hingga pelaksana, harus mampu menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mempertanggungjawabkan dengan baik.
"Program yang dipercayakan kepada kita semua harus mampu kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar realisasi fisik dan keuangan saja, tapi perlu kita evaluasi sejauh mana dampaknya, sejauh mana manfaat program itu," tukasnya.
Terkait pemeriksaan atau audit yang saat ini sedang dilakukan perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan, Idris mengingatkan perlu kerja sama dari semua pihak untuk mendukung kelancarannya.
"Audit sekarang ini, apakah kita bisa mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian, karena kita tahu bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah tujuh kali mempertahankan WTP," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Bapak Ibu mohon kerja samanya memberikan data-data kepada tim pokja BPS dan Dukcapil. Siapkan data-data yang dibutuhkan," imbau wagub kepada peserta apel Korpri di halaman Museum Purbakala, Kota Gorontalo, Senin.
Wagub mengaku dirinya telah melakukan Sensus Penduduk daring pada kesempatan pertama, serta hanya membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi data.
Ia juga memberikan arahan agar setiap ASN mulai dari pejabat pratama hingga pelaksana, harus mampu menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mempertanggungjawabkan dengan baik.
"Program yang dipercayakan kepada kita semua harus mampu kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar realisasi fisik dan keuangan saja, tapi perlu kita evaluasi sejauh mana dampaknya, sejauh mana manfaat program itu," tukasnya.
Terkait pemeriksaan atau audit yang saat ini sedang dilakukan perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan, Idris mengingatkan perlu kerja sama dari semua pihak untuk mendukung kelancarannya.
"Audit sekarang ini, apakah kita bisa mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian, karena kita tahu bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah tujuh kali mempertahankan WTP," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020