Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara Thariq Modanggu mengapresiasi riset yang dilakukan TNI Angkatan Darat (AD), terkait skema pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilu Legislatif, dengan melakukan kajian dari bawah atau menggali informasi masyarakat, pemerintah daerah dan unsur lainnya.
"Riset ini juga sangat membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan skema penganggaran terkait penyelenggaraan Pemilu khususnya pendanaan pengamanan," ujar Thariq, Kamis, saat menerima pihak Mabes TNI AD, masing-masing Kolonel Arm. Mulyono dan Letnan Kolonel Inf. Siregar, didampingi Dandim 1314/Gorontalo Utara, Letkol Arm Firstya Andrean Gitrias, bersama Kepala Staf Kodim 1314/Gorontalo Utara, Mayor Inf. Samsudin Datukramat.
Jika sebelumnya, TNI melakukan dukungan pengamanan dengan skema "top down" atau instruksional, namun saat ini semakin inovatif dengan melakukan riset atau kajian dari tingkat bawah.
"Ini fenomena menarik yang perlu didukung penuh oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Beberapa masukan disampaikan Wabup pada pertemuan yang juga dihadiri kepala Badan Keuangan setempat, Husin Halidi dan jajarannya.
Yaitu, agenda TNI AD yang sangat luar biasa tersebut menunjukkan besarnya partisipasi TNI maupun Polri, dalam menyukseskan Pemilu.
Maka itu dilakukanlah penggalian data dan informasi dari lapangan, kira-kira format partisipasi TNI dalam penyelenggaraan Pemilu akan dilakukan seperti apa.
"Kami pun mengajukan beberapa masukan penting," kata Wabup.
Seperti, pentingnya koordinasi antara TNI dan Polri dalam menyukseskan Pemilu, maka peran dan partisipasi TNI dan Polri diharapkan mulai terlihat pada proses sosialisasi menuju Pilkada bersih, kampanye damai, kampanye menolak politik uang, sehingga peran itu tidak sekedar dilakukan para penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.
Dari segi pendanaan pengamanan, perlu melihat potensi konflik pada penyelenggaraan Pilkada sejak malam hari jelang pemilihan dan hari pelaksanaan pemungutan suara.
Sejauh mana partisipasi TNI dan Polri, akan dapat diukur apakah dalam rangka pengamanan atau hingga memastikan proses demokratisasi akan berjalan baik.
Jika kondisi itu yang terjadi, maka TNI dan Polri, sangat diperlukan untuk berpartisipasi melakukan kampanye pengawalan agar terjadi penyelenggaraan pemilihan yang anti politik uang, serta berlangsung jujur dan adil, khususnya pada saat hari pemungutan suara.
Termasuk kata Wabup, penempatan personel TNI dan Polri di lokasi tempat pemungutan suara (TPS), yang perlu dirancang agar masyarakat melihat langsung proses pengamanan di TPS, yang dilakukan lebih bersifat prefentif.
Terkait penganggaran tambah Wabup, selama ini alokasi anggaran Pilkada di daerah itu tergolong besar, bahkan pada Pilkada 2018, mencapai Rp40 miliar, didalamnya sudah termasuk pendanaan pengamanan.
Dalam pengembangan ke depan, perlu dipikirkan usul pemerintah daerah, dimana pendanaan pengamanan tetap ada bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) namun penetapan besarannya, perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Jadi, antara satu daerah dengan daerah lainnya, harus melihat pendapatan daerah, kemampuan ekonomi dan potensi konflik serta jumlah penduduk.
Maka perlu diatur skema penganggaran bersumber dari APBN dan APBD, agar pengawalan terhadap proses demokratisasi khususnya di daerah ini, senantiasa berjalan optimal.
Wabup pun berharap, pentingnya koordinasi seluruh satuan yang ada di daerah ini, baik unsur TNI AD, TNI AL, satuan Brigif, Kompi, agar nanti dilakukan satu komando.
Thariq Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara, menerima kunjungan kerja tim pengkajian pemograman latihan satuan TNI AD untuk penyelenggaraan Pemilu. (ANTARA/Susanti Sako)
