Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK melakukan kerja sama dalam perlindungan jaminan sosial bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Gorontalo Teguh Setiawan di Gorontalo, Selasa mengatakan sebanyak 620 petugas pengawas Pilkada tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango resmi terdaftar dalam perlindungan jaminan sosial.
Yang terdiri dari komisioner kecamatan 54 orang, pengawas desa/kelurahan 165 orang, dan 275 untuk pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, tenaga SDM yang menunjang sekretariat Panwaslu yang jumlahnya kurang lebih 126 orang.
"Tentunya ini merupakan bagian dari program negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal," ujar Teguh Setiawan.
Teguh mengatakan bahwa petugas pengawas Pilkada dalam hal ini Panwas maupun Bawaslu masuk ke dalam pekerja di sektor formal dan berhak memperoleh perlindungan, karena pekerjaannya itu dikelilingi oleh faktor risiko, mulai dari perjalanan sampai dengan kematian.
"Harapan kami tentunya perjanjian kerja sama tidak hanya sebatas di Pilkada. Jadi Pilkada ini sebagai awalnya masuknya sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan harapan di Pilkada para petugas pengawas ini terlindungi," ucapnya.
Namun setelah Pilkada ini selesai, maka diharapkan juga eks petugas pengawas tersebut bisa terlindungi tentu dengan pola skema yang berbeda.
Misalnya melalui program sektor informal atau mereka bekerja di sektor formal, tentu melalui badan usahanya masing-masing.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bone Bolango Mohamad Fahri Kaluku mengungkapkan yang mendasari pihaknya untuk bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK karena teringat dengan pengalaman waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang lalu.
Waktu Pilpres itu, lanjut dia, banyak penyelenggara, khususnya di Bawaslu hingga pengawas di tingkat bawah itu banyak yang jatuh sakit, kelelahan, bahkan yang mengalami kecelakaan akibat dari tahapan yang begitu padat.
Karena itu, ada tawaran dari BPJAMSOSTEK untuk bisa bekerja sama, maka ini langsung kami tangkap. Hal ini tentu harapannya untuk meminimalisir ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan minimal ada pertanggungan dan santunan dari BPJAMSOSTEK.
"Saya ke depan kerja sama ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi di Bawaslu sendiri masih ada yang namanya pengawas desa/kelurahan dan pengawas TPS yang perlu perlindungan juga dari BPJamsostek," ungkapnya.
Ketua Bawaslu Bone Bolango Mohamad Fahri Kaluku. ANTARA/Adiwinata Solihin
