Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara meminta dukungan pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk pengembangan Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan barang yang melayani aktivitas ekspor-impor di Gorontalo.
"Sesungguhnya, area yang ada di pelabuhan ini, masih bisa dikembangkan khususnya perluasan dermaga yang akan mendukung aktivitas bongkar muat barang," ujar Wakil Bupati (Wabup) Roni Imran, saat berkunjungan di pelabuhan tersebut, Jumat.
Panjang dermaga Pelabuhan Anggrek saat ini, hanya 175 meter sehingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk menambah luasan dermaga agar lebih banyak lagi kapal yang masuk melalui pelabuhan ini.
Minimal panjang dermaga pelabuhan ini 500 meter kata Wabup, agar kapal-kapal yang masuk lebih leluasa dan tidak mengantri lagi, membutuhkan waktu berbulan-bulan agar bisa melakukan aktivitasnya.
"Jika keberadaan pelabuhan ini tidak mendapatkan perhatian khusus perluasan dermaganya, maka pemkab menghitung setiap tahunnya rakyat di daerah ini harus menanggung kerugian sebesar Rp120 miliar," kata Wabup.
Alasannya, tingginya harga barang di Gorontalo ternyata disebabkan tingginya harga aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini.
"Siapa yang akan menanggung tingginya harga tersebut? Maka dibebankanlah pada harga barang yang harus ditanggung rakyat," ujar Wabup.
Ia mengaku, pada studi banding yang dilakukan bersama Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) di Kota Bitung, Sulawesi Utara tahun 2014 lalu, ternyata aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bitung lebih murah Rp5 juta dari Pelabuhan Anggrek.
Padahal secara geografis, jangkauan ke Pelabuhan Anggrek lebih dekat. Namun tidak adanya dukungan infrastruktur yang memadai, yaitu luasan dermaga yang mendorong lebih banyak lagi layanan perusahaan kontainer, sehingga harga aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Anggrek menjadi lebih mahal.
Kondisi tersebut kata ia, memotivasi pemkab untuk mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat mengalokasikan anggaran perluasan Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan terbesar yang bisa mendukung program tol laut sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya untuk aktivitas ekspor-impor di Gorontalo, namun berpotensi menjangkau daerah-daerah tetangga seperti Buol, Sulawesi Tengah dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara mengingat strategisnya Pelabuhan Anggrek.
"Keberadaan pelabuhan sangat mendukung kemajuan daerah, sehingga Pemkab akan berjuang mendapatkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan Pelabuhan Anggrek," ujar Wabup.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Sesungguhnya, area yang ada di pelabuhan ini, masih bisa dikembangkan khususnya perluasan dermaga yang akan mendukung aktivitas bongkar muat barang," ujar Wakil Bupati (Wabup) Roni Imran, saat berkunjungan di pelabuhan tersebut, Jumat.
Panjang dermaga Pelabuhan Anggrek saat ini, hanya 175 meter sehingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk menambah luasan dermaga agar lebih banyak lagi kapal yang masuk melalui pelabuhan ini.
Minimal panjang dermaga pelabuhan ini 500 meter kata Wabup, agar kapal-kapal yang masuk lebih leluasa dan tidak mengantri lagi, membutuhkan waktu berbulan-bulan agar bisa melakukan aktivitasnya.
"Jika keberadaan pelabuhan ini tidak mendapatkan perhatian khusus perluasan dermaganya, maka pemkab menghitung setiap tahunnya rakyat di daerah ini harus menanggung kerugian sebesar Rp120 miliar," kata Wabup.
Alasannya, tingginya harga barang di Gorontalo ternyata disebabkan tingginya harga aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini.
"Siapa yang akan menanggung tingginya harga tersebut? Maka dibebankanlah pada harga barang yang harus ditanggung rakyat," ujar Wabup.
Ia mengaku, pada studi banding yang dilakukan bersama Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) di Kota Bitung, Sulawesi Utara tahun 2014 lalu, ternyata aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bitung lebih murah Rp5 juta dari Pelabuhan Anggrek.
Padahal secara geografis, jangkauan ke Pelabuhan Anggrek lebih dekat. Namun tidak adanya dukungan infrastruktur yang memadai, yaitu luasan dermaga yang mendorong lebih banyak lagi layanan perusahaan kontainer, sehingga harga aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Anggrek menjadi lebih mahal.
Kondisi tersebut kata ia, memotivasi pemkab untuk mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat mengalokasikan anggaran perluasan Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan terbesar yang bisa mendukung program tol laut sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya untuk aktivitas ekspor-impor di Gorontalo, namun berpotensi menjangkau daerah-daerah tetangga seperti Buol, Sulawesi Tengah dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara mengingat strategisnya Pelabuhan Anggrek.
"Keberadaan pelabuhan sangat mendukung kemajuan daerah, sehingga Pemkab akan berjuang mendapatkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan Pelabuhan Anggrek," ujar Wabup.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015