Anggota DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak wabah COVID-19.
Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat malam, Intan menuturkan, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak valid.
Salah satu sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai kurang akurat dan harus segera diperbaiki.
"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," ujar Intan.
Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19.
Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan lain-lain.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, dan lainnya.
Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun lagi-lagi, basis data yang masih kurang baik membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," ujar wakil rakyat Dapil Jabar VI itu.
Untuk itu, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya.
Politisi PAN itu menegaskan, integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos merupakan suatu keharusan.
"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Intan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat malam, Intan menuturkan, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi bansos masih kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak valid.
Salah satu sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai kurang akurat dan harus segera diperbaiki.
"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," ujar Intan.
Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19.
Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan lain-lain.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, dan lainnya.
Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun lagi-lagi, basis data yang masih kurang baik membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," ujar wakil rakyat Dapil Jabar VI itu.
Untuk itu, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya.
Politisi PAN itu menegaskan, integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos merupakan suatu keharusan.
"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Intan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020