Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengusulkan kepada pemerintah pusat agar proyek bernilai di bawah Rp25 miliar dikerjakan kontraktor lokal atau kontraktor daerah.
Gubernur di Gorontalo, Jumat, mengaku mendukung gagasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), untuk melindungi para kontraktor lokal.
Menurut dia, kontraktor daerah harus dilindungi, salah satunya dengan memberi ruang untuk mengerjakan proyek konstruksi bernilai tersebut.
Proyek di bawah nilai Rp25 miliar, kata dia, seharusnya tidak lagi dikerjakan oleh perusahaan BUMN yang memiliki sumber daya dan kondisi keuangan yang lebih mapan.
"Saya berharap BUMN jangan lagi mengerjakan proyek di bawah Rp25 miliar di daerah. Bahkan saya akan menyurat resmi ke Presiden agar hal ini bisa menjadi terobosan dan dibuatkan payung hukumnya, baik dalam bentuk Perpres atau Kepres. Usulan ini akan saya sampaikan juga pada forum ini," katanya saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku (27/2).
Gubernur menilai, langkah tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Lebih dari pada itu, adanya aturan tersebut memungkinkan para kontraktor lokal bisa bersaing dengan perusahaan mapan sekelas BUMN.
"Pengusaha lokal juga lebih paham tentang kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Hal-hal ini menurut saya menjadi faktor penting kenapa usulan tersebut perlu untuk didukung bersama," ujarnya.
Meski demikian, politisi Partai Golkar itu berharap bagi pengusaha lokal untuk segera berbenah diri, khususnya menyangkut masalah kualitas SDM, infrastruktur pendukung dan dari segi finasial.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Gubernur di Gorontalo, Jumat, mengaku mendukung gagasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), untuk melindungi para kontraktor lokal.
Menurut dia, kontraktor daerah harus dilindungi, salah satunya dengan memberi ruang untuk mengerjakan proyek konstruksi bernilai tersebut.
Proyek di bawah nilai Rp25 miliar, kata dia, seharusnya tidak lagi dikerjakan oleh perusahaan BUMN yang memiliki sumber daya dan kondisi keuangan yang lebih mapan.
"Saya berharap BUMN jangan lagi mengerjakan proyek di bawah Rp25 miliar di daerah. Bahkan saya akan menyurat resmi ke Presiden agar hal ini bisa menjadi terobosan dan dibuatkan payung hukumnya, baik dalam bentuk Perpres atau Kepres. Usulan ini akan saya sampaikan juga pada forum ini," katanya saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku (27/2).
Gubernur menilai, langkah tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Lebih dari pada itu, adanya aturan tersebut memungkinkan para kontraktor lokal bisa bersaing dengan perusahaan mapan sekelas BUMN.
"Pengusaha lokal juga lebih paham tentang kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Hal-hal ini menurut saya menjadi faktor penting kenapa usulan tersebut perlu untuk didukung bersama," ujarnya.
Meski demikian, politisi Partai Golkar itu berharap bagi pengusaha lokal untuk segera berbenah diri, khususnya menyangkut masalah kualitas SDM, infrastruktur pendukung dan dari segi finasial.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015