Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama ‎(Ahok) pagi ini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna
membahas kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI
Jakarta mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan memang sudah seharusnya Mendagri melakukan pemanggilan dan mediasi jika antara gubernur dan dewan jika terjadi masalah.
"Mendagri kan memang wewenangnya mengawasi. Fungsinya memang melakukan mediasi tapi dia gak bisa menghilangkan hak angket yang dilayangkan DPRD. Mendagri kan gak bisa masuk ranah hukum politik tapi hanya administrasi," kata Taufik di Jakarta, Rabu.
DPRD sendiri mengaku belum tahu pasti kapan akan mendatangi Mendagri terkait mediasi tersebut.
"Sepertinya besok ke Kemendagri tapi hari ini ada undangan Banggar. Hari apapun kita ke sana, yang penting DPRD DKI harus punya APBD untuk pembangunanan Jakarta ke depan," katanya.
DPRD optimis Mendagri dapat bersikap sesuai aturan yang berlaku dan adil dalam melakukan pembinaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan memang sudah seharusnya Mendagri melakukan pemanggilan dan mediasi jika antara gubernur dan dewan jika terjadi masalah.
"Mendagri kan memang wewenangnya mengawasi. Fungsinya memang melakukan mediasi tapi dia gak bisa menghilangkan hak angket yang dilayangkan DPRD. Mendagri kan gak bisa masuk ranah hukum politik tapi hanya administrasi," kata Taufik di Jakarta, Rabu.
DPRD sendiri mengaku belum tahu pasti kapan akan mendatangi Mendagri terkait mediasi tersebut.
"Sepertinya besok ke Kemendagri tapi hari ini ada undangan Banggar. Hari apapun kita ke sana, yang penting DPRD DKI harus punya APBD untuk pembangunanan Jakarta ke depan," katanya.
DPRD optimis Mendagri dapat bersikap sesuai aturan yang berlaku dan adil dalam melakukan pembinaan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015