Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berencana menaikkan insentif bagi guru non PNS atau guru kontrak se-Provinsi Gorontalo, mengingat kesejahteraan guru tersebut masih rendah.
"Saya janji untuk APBD perubahan nanti kami pikirkan bagaimana honor dari guru-guru non PNS naik. Kenaikannya minimal Rp750 ribu perbulan," ungkap Rusli, Selasa.
Ia menilai kenaikan tersebut sangat berlasan, karena peran dan tanggung jawab guru yang sangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia berkaca saat menjabat Bupati Gorontalo Utara tahun 2010, saat itu pihaknya telah menganggarkan insentif bagi guru honor sebesar Rp500 ribu setiap bulan.
Meski demikian, lanjutnya, kenaikan insentif harus diimbangin dengan kualitas dan mutu guru.
Selain guru non PNS harus berijazah S1 atau D3 bagi daerah terpencil, guru juga harus mengantongi SK dari bupati atau wali kota bukan ditunjuk berdasarkan SK kepala sekolah atau ketua yayasan.
"Sehingga jelas pendataan dan distribusinya. Pengangkatan guru benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu," tandasnya.
Rusli mengakui, selama ini pemerintah daerah masih kekurangan guru berstatus PNS, namun ada moratorium penerimaan pegawai selama beberapa tahun, di sisi lain kebutuhan akan guru sangat tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo Weni Liputo mengemukakan, saat ini guru honor berjumlah 6.138 orang tersebar di lima kabupaten dan 1 kota.
Dari angka tersebut, 2.795 orang diantaranya telah masuk dalam program insentif bagi guru honor.
Mereka yang belum karena memang belum memenuhi syarat kualifikasi minimal harus Sarjana. Catatan juga yang ada banyak guru PNS yang belum S1.
"Oleh karena itu melalui kebijakan gubernur, kita juga membuat program beasiswa bagi mereka," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Saya janji untuk APBD perubahan nanti kami pikirkan bagaimana honor dari guru-guru non PNS naik. Kenaikannya minimal Rp750 ribu perbulan," ungkap Rusli, Selasa.
Ia menilai kenaikan tersebut sangat berlasan, karena peran dan tanggung jawab guru yang sangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia berkaca saat menjabat Bupati Gorontalo Utara tahun 2010, saat itu pihaknya telah menganggarkan insentif bagi guru honor sebesar Rp500 ribu setiap bulan.
Meski demikian, lanjutnya, kenaikan insentif harus diimbangin dengan kualitas dan mutu guru.
Selain guru non PNS harus berijazah S1 atau D3 bagi daerah terpencil, guru juga harus mengantongi SK dari bupati atau wali kota bukan ditunjuk berdasarkan SK kepala sekolah atau ketua yayasan.
"Sehingga jelas pendataan dan distribusinya. Pengangkatan guru benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu," tandasnya.
Rusli mengakui, selama ini pemerintah daerah masih kekurangan guru berstatus PNS, namun ada moratorium penerimaan pegawai selama beberapa tahun, di sisi lain kebutuhan akan guru sangat tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo Weni Liputo mengemukakan, saat ini guru honor berjumlah 6.138 orang tersebar di lima kabupaten dan 1 kota.
Dari angka tersebut, 2.795 orang diantaranya telah masuk dalam program insentif bagi guru honor.
Mereka yang belum karena memang belum memenuhi syarat kualifikasi minimal harus Sarjana. Catatan juga yang ada banyak guru PNS yang belum S1.
"Oleh karena itu melalui kebijakan gubernur, kita juga membuat program beasiswa bagi mereka," tukasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015