Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Survei yang dilakukan PolcoMM Insitute menyebutkan kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berkinerja paling negatif dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pemberitaan negatif kepada Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Menteri Yasonna dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
Posisi berikutnya menurut dia adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebesar 6,3 persen.
"Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujarnya.
Selanjutnya dia menjelaskan kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM Sudirman Said dengan prosentase 4,1 persen. Menteri ESDM menurut dia dianggap publik gagal dalam mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
"Lalu Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya," kata Heri.
Menteri BUMN Rini Soemarno menurut Heri juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja menteri Rini dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan gedung Kementerian BUMN.
Sementara itu Heri menjelaskan menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebesar 10,9 persen.
Heri menjelaskan publik menilai Menteri Susi berkinerja baik dalam memberikan sanksi kepada pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing.
"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada Tenaga Kerja Indonesia, memberikan sanksi bagi PJTKI nakal, dan sertifikasi profesi.
Menteri Perhubungan Ignasiun Jonan juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen.
"Menteri Jonan dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya.
Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar sebesar 2,1 persen. Menteri Marwan menurut dia dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
"Lalu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya.
Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah "content analysis" dan "discourse analysis" dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Pemberitaan negatif kepada Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan Menteri Yasonna dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
Posisi berikutnya menurut dia adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebesar 6,3 persen.
"Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri," ujarnya.
Selanjutnya dia menjelaskan kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM Sudirman Said dengan prosentase 4,1 persen. Menteri ESDM menurut dia dianggap publik gagal dalam mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
"Lalu Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya," kata Heri.
Menteri BUMN Rini Soemarno menurut Heri juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Hal itu ujar dia disebabkan kinerja menteri Rini dianggap negatif terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan gedung Kementerian BUMN.
Sementara itu Heri menjelaskan menteri yang mendapatkan penilaian paling positif adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebesar 10,9 persen.
Heri menjelaskan publik menilai Menteri Susi berkinerja baik dalam memberikan sanksi kepada pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing.
"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional," katanya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dianggap positif dengan prosentase sebesar 4,7 persen karena dinilai berpihak pada Tenaga Kerja Indonesia, memberikan sanksi bagi PJTKI nakal, dan sertifikasi profesi.
Menteri Perhubungan Ignasiun Jonan juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan prosentase sebesar 3,1 persen.
"Menteri Jonan dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," ujarnya.
Heri menjelaskan posisi berikutnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar sebesar 2,1 persen. Menteri Marwan menurut dia dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
"Lalu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat," katanya.
Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah "content analysis" dan "discourse analysis" dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015