Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo menyampaikan laporan sementara hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2014, kepada Gubernur Rusli Habibie, Senin (11/5).
Penyerahaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan BPK selama bulan April 2015.
Secara resmi hasil pemeriksaan akan diserahkan pada tanggal 29 Mei dan dilanjutkan dengan Paripurna DPRD 4 Juni mendatang.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan optimistis untuk kembali meraih opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
Menurutnya berdasarkan catatan BPK, ada beberapa temuan yang tidak terlalu signifikan.
Lebih banyak menyangkut pengelolaan aset pemerintah baik oleh Pemprov Sulut maupun aset Pemprov Gorontalo yang belum bersertifikat.
"Termasuk aset kita yang dikerjasamakan oleh pemerintah dulu. Contohnya ada tanah pemprov di Pohuwato dengan PT Harim. Itu dikerjasamakan seperti apa dan status tanahnya bagaimana itu yang belum jelas. Ada juga soal Taxi Mina Bahari (TMB) yang sudah sulit ditelusuri," bebernya.
Optimisme meraih WTP, lanjutnya, berdasarkan pada laporan keuangan pemprov yang terus membaik dari tahun ketahun.
Ia mengklaim proses pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban perjalanan dinas juga hampir tidak ada masalah lagi.
Menurut Rusli, sejauh ini BPK menilai program Pemprov menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, serta penggunaan anggaran juga dialokasikan sebesar besarnya untuk kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, alokasi penggunaan APBD sebanyak 72 persen untuk belanja publik bila dibandingkan dengan belanja pegawai hanya 28 persen.
"Tetapi proses pengawasan dan evaluasinya yang diminta BPK untuk ditingkatkan. Contohnya bantuan traktor, bantuan untuk UMKM. Itu jarang dimonitor oleh dinas terkait apakah berhasil atau tidak. Harusnya ini rutin dievaluasi sehingga kita tahu program itu maksimal untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Penyerahaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan BPK selama bulan April 2015.
Secara resmi hasil pemeriksaan akan diserahkan pada tanggal 29 Mei dan dilanjutkan dengan Paripurna DPRD 4 Juni mendatang.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan optimistis untuk kembali meraih opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
Menurutnya berdasarkan catatan BPK, ada beberapa temuan yang tidak terlalu signifikan.
Lebih banyak menyangkut pengelolaan aset pemerintah baik oleh Pemprov Sulut maupun aset Pemprov Gorontalo yang belum bersertifikat.
"Termasuk aset kita yang dikerjasamakan oleh pemerintah dulu. Contohnya ada tanah pemprov di Pohuwato dengan PT Harim. Itu dikerjasamakan seperti apa dan status tanahnya bagaimana itu yang belum jelas. Ada juga soal Taxi Mina Bahari (TMB) yang sudah sulit ditelusuri," bebernya.
Optimisme meraih WTP, lanjutnya, berdasarkan pada laporan keuangan pemprov yang terus membaik dari tahun ketahun.
Ia mengklaim proses pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban perjalanan dinas juga hampir tidak ada masalah lagi.
Menurut Rusli, sejauh ini BPK menilai program Pemprov menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, serta penggunaan anggaran juga dialokasikan sebesar besarnya untuk kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, alokasi penggunaan APBD sebanyak 72 persen untuk belanja publik bila dibandingkan dengan belanja pegawai hanya 28 persen.
"Tetapi proses pengawasan dan evaluasinya yang diminta BPK untuk ditingkatkan. Contohnya bantuan traktor, bantuan untuk UMKM. Itu jarang dimonitor oleh dinas terkait apakah berhasil atau tidak. Harusnya ini rutin dievaluasi sehingga kita tahu program itu maksimal untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015