Medan, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya bukan menjadi pihak yang mendorong pergantian (reshuffle) kabinet.
"Kita tunggu sinyal Presiden (Joko Widodo), keputusan presiden. Kita bukan pihak yang mendorong-dorong adanya pergantian menteri," katanya usai membuka penjaringan calon peserta pilkada di kantor PDIP Sumut, Medan.
Menurut dia, PDIP merupakan pihak yang mendorong agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
PDIP sangat sadar sepenuhnya jika "reshuffle" tersebut merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak akan campur tangan dalam keputusan tersebut.
Meski demikian, sebagai parpol pendukung pemerintah, PDIP akan memberikan masukan jika Presiden Joko Widodo meminta saran terkait rencana "reshuffle" itu.
"Sekiranya presiden meminta, kami akan memberikan masukan. Namun, sekali lagi, ini hak presiden sepenuhnya," ujar Hasto.
Ketika ditanyakan tentang keinginan untuk menambah kader PDIP dalam kabinet jika "reshuffle" tersebut dilakukan, Hasto tidak membantah kemungkinan itu secara politis.
"Secara politik, memang dimungkinkan, tetapi semuanya tergantung presiden," katanya.
Ia menambahkan, dengan kondisi negara yang masih menghadapi sejumlah tantanga, PDIP tidak berkeinginan isu "reshuffle" tersebut akan mengurangi konsentrasi kerja pemerintah.
"Sebaiknya dalam kondisi sekarang, semua pihak perlu bekerja keras untuk memperbaiki apa yang kurang baik untuk mempercepat nawacita," ujar Hasto.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Kita tunggu sinyal Presiden (Joko Widodo), keputusan presiden. Kita bukan pihak yang mendorong-dorong adanya pergantian menteri," katanya usai membuka penjaringan calon peserta pilkada di kantor PDIP Sumut, Medan.
Menurut dia, PDIP merupakan pihak yang mendorong agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
PDIP sangat sadar sepenuhnya jika "reshuffle" tersebut merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak akan campur tangan dalam keputusan tersebut.
Meski demikian, sebagai parpol pendukung pemerintah, PDIP akan memberikan masukan jika Presiden Joko Widodo meminta saran terkait rencana "reshuffle" itu.
"Sekiranya presiden meminta, kami akan memberikan masukan. Namun, sekali lagi, ini hak presiden sepenuhnya," ujar Hasto.
Ketika ditanyakan tentang keinginan untuk menambah kader PDIP dalam kabinet jika "reshuffle" tersebut dilakukan, Hasto tidak membantah kemungkinan itu secara politis.
"Secara politik, memang dimungkinkan, tetapi semuanya tergantung presiden," katanya.
Ia menambahkan, dengan kondisi negara yang masih menghadapi sejumlah tantanga, PDIP tidak berkeinginan isu "reshuffle" tersebut akan mengurangi konsentrasi kerja pemerintah.
"Sebaiknya dalam kondisi sekarang, semua pihak perlu bekerja keras untuk memperbaiki apa yang kurang baik untuk mempercepat nawacita," ujar Hasto.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015