Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Lamhot Sinaga menilai upaya islah yang diinginkan oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Bali adalah upaya islah temporer agar dapat mengikuti pilkada serentak.
"Jika putusan PTUN Jakarta dijadikan dasar untuk melakukan islah, kami menilai sebagai upaya islah menang-menangan," kata Lamhot Sinaga di Jakarta.
Menurut Lamhot, upaya islah yang diusulkan Partai Golkar hasil Munas Bali hanya islah sementara yang sasarannya agar Partai Golkar dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
Karena itu, kata dia, DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena menilai ada kejanggalan.
"Kami melihat ada kejanggalan pada putusan majelis hakim PTUN," kata Lamhot.
Menurut dia, kejanggalan tersebut meliputi putusan majelis hakim PTUN Jakarta mengembalikan kepengurusan Partai Golkar kepada pengurus hasil Munas Riau.
Putusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan aturan perundangan, karena pengurus Partai Golkar hasil Munas Riau sudah demisioner.
"Jika putusan PTUN dijadikan dasar untuk melakukan islah, kami menilai sebagai upaya islah menang-menangan," katanya.
Menurut Lamhot, persoalan mendasar Partai Golkar adalah terbelahnya kepengurusan DPP Partai Golkar yakni Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie dan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono.
Ia menjelaskan, sebelum PTUN Jakarta membuat putusan, Mahkamah Partai Golkar (MPG) sudah membuat putusan yang bersifat rekonsiliatif yakni mengamanahkan Partai Golkar Agung Laksono untuk mengakomodasi Partai Golkar Aburizal.
"MPG juga memutuskan untuk memulihkan kader-kader Partai Golkar yang sudah diberhentikan," katanya.
Lamhot menegaskan, keputusan MPG inilah yang sebenarnya layak diimplementasikan untuk islah guna menyatukan seluruh kader partai, bukan islah sementara untuk dapat mengikuti pilkada serentak.
Menurut dia, Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik upaya yang dilakukan Jusuf Kalla, sebagai mantan ketua Umum Partai Golkar, yakni memberi perhatian agar konflik segera berakhir.
"Kami melihat Pak JK adalah figur yang bijaksana untuk menyelesaikan konflik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Jika putusan PTUN Jakarta dijadikan dasar untuk melakukan islah, kami menilai sebagai upaya islah menang-menangan," kata Lamhot Sinaga di Jakarta.
Menurut Lamhot, upaya islah yang diusulkan Partai Golkar hasil Munas Bali hanya islah sementara yang sasarannya agar Partai Golkar dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
Karena itu, kata dia, DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena menilai ada kejanggalan.
"Kami melihat ada kejanggalan pada putusan majelis hakim PTUN," kata Lamhot.
Menurut dia, kejanggalan tersebut meliputi putusan majelis hakim PTUN Jakarta mengembalikan kepengurusan Partai Golkar kepada pengurus hasil Munas Riau.
Putusan tersebut dinilai tidak sejalan dengan aturan perundangan, karena pengurus Partai Golkar hasil Munas Riau sudah demisioner.
"Jika putusan PTUN dijadikan dasar untuk melakukan islah, kami menilai sebagai upaya islah menang-menangan," katanya.
Menurut Lamhot, persoalan mendasar Partai Golkar adalah terbelahnya kepengurusan DPP Partai Golkar yakni Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie dan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono.
Ia menjelaskan, sebelum PTUN Jakarta membuat putusan, Mahkamah Partai Golkar (MPG) sudah membuat putusan yang bersifat rekonsiliatif yakni mengamanahkan Partai Golkar Agung Laksono untuk mengakomodasi Partai Golkar Aburizal.
"MPG juga memutuskan untuk memulihkan kader-kader Partai Golkar yang sudah diberhentikan," katanya.
Lamhot menegaskan, keputusan MPG inilah yang sebenarnya layak diimplementasikan untuk islah guna menyatukan seluruh kader partai, bukan islah sementara untuk dapat mengikuti pilkada serentak.
Menurut dia, Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik upaya yang dilakukan Jusuf Kalla, sebagai mantan ketua Umum Partai Golkar, yakni memberi perhatian agar konflik segera berakhir.
"Kami melihat Pak JK adalah figur yang bijaksana untuk menyelesaikan konflik," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015