Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Imanuddin, Kamis, mengapresiasi aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relatif minim, namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar secara daring, ia meminta hal itu menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada pelayanan publik.
Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, mengatakan sejauh ini pemprov sudah menerapkan banyak aspek pada reformasi birokrasi sesuai arahan pemerintah pusat.
Diantaranya penyederhanaan perizinan usaha dan pembayaran pajak kendaraan memanfaatkan teknologi informasi, serta pengangkatan dalam jabatan pegawai berdasarkan sistem seleksi yang berbasis kompetensi.
"Birokrasi pemprov juga semakin kompetitif dan terukur karena dipantau melalui aplikasi secara daring. Mulai dari absen pagi dan sore, mengerjakan apa setiap hari dan indikator lain menjadi acuan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah. Ini merupakan beberapa langkah kami untuk mereformasi birokrasi di daerah," ujarnya.
Terkait pelaksanaan Webinar Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mereplikasi beberapa program yang sudah berhasil dilaksanakan di daerah lain.
Ada empat usulan replikasi untuk menunjang tujuan SDGs yakni program Tani Jago Dilan, Ekowisata, Klinik BUM Desa, serta persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan rendah (peterpan)
Pemprov Gorontalo memilih untuk mereplikasi program ekowisata Wonosalam-Permata Hati.
Sedangkan Kabupaten Boalemo memilih mereplikasi klinik BUM Desa, Tani Jago Dilan dan Peterpan.
Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara memilih replikasi klinik BUMDES.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relatif minim, namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar secara daring, ia meminta hal itu menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada pelayanan publik.
Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, mengatakan sejauh ini pemprov sudah menerapkan banyak aspek pada reformasi birokrasi sesuai arahan pemerintah pusat.
Diantaranya penyederhanaan perizinan usaha dan pembayaran pajak kendaraan memanfaatkan teknologi informasi, serta pengangkatan dalam jabatan pegawai berdasarkan sistem seleksi yang berbasis kompetensi.
"Birokrasi pemprov juga semakin kompetitif dan terukur karena dipantau melalui aplikasi secara daring. Mulai dari absen pagi dan sore, mengerjakan apa setiap hari dan indikator lain menjadi acuan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah. Ini merupakan beberapa langkah kami untuk mereformasi birokrasi di daerah," ujarnya.
Terkait pelaksanaan Webinar Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mereplikasi beberapa program yang sudah berhasil dilaksanakan di daerah lain.
Ada empat usulan replikasi untuk menunjang tujuan SDGs yakni program Tani Jago Dilan, Ekowisata, Klinik BUM Desa, serta persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan rendah (peterpan)
Pemprov Gorontalo memilih untuk mereplikasi program ekowisata Wonosalam-Permata Hati.
Sedangkan Kabupaten Boalemo memilih mereplikasi klinik BUM Desa, Tani Jago Dilan dan Peterpan.
Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara memilih replikasi klinik BUMDES.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020