Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin, meminta pihak PLN tidak lagi memadamkan penerangan jalan umum (PJU), seperti keluhan masyarakat belakangan ini.
"Beberapa hari lalu saya menerima laporan masyarakat beberapa jalan yang lampu jalannya mati. Saya juga melihat sendiri ada beberapa ruas jalan yang mati," tukasnya di Gorontalo.
Menurutnya ia sudah menghubungi Wali Kota Gorontalo Marten Taha untuk berkoordinasi mengenai hal itu.
Pihaknya berharap agar PJU di Kota Gorontalo bisa hidup maksimal, sesuai dengan komitmen bersama menjadikan ibu kota provinsi itu sebagai Kota Terang.
Menurutnya Pemprov Gorontalo sudah cukup maksimal membantu pemasangan penerangan jalan, selanjutnya masalah pembayaran menjadi kewenangan pemkot.
Beberapa tahun lalu pemprov juga sudah memberikan bantuan CCTV di 40 titik, untuk memantau keamanan kota dari aksi kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Gubernur sendiri telah mengundang pihak PLN untuk membahas hal itu, karena PJU penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga dan pengguna jalan.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kota Gorontalo Laida M. Ali, mengakui jika dua bulan terakhir pembayaran pajak PJU belum bisa dibayarkan.
Pihaknya masih menunggu APBD Perubahan disahkan.
"Tapi Minggu ini sudah kami bayarkan untuk dua bulan sampai September. Untuk Oktober sementara kami proses. Biayanya hampir Rp600 juta per bulan," jelas Laida.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Gorontalo Supriyadi menilai masalah tersebut hanya sebatas komunikasi yang kurang.
Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan menindaklanjuti permintaan tersebut.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Beberapa hari lalu saya menerima laporan masyarakat beberapa jalan yang lampu jalannya mati. Saya juga melihat sendiri ada beberapa ruas jalan yang mati," tukasnya di Gorontalo.
Menurutnya ia sudah menghubungi Wali Kota Gorontalo Marten Taha untuk berkoordinasi mengenai hal itu.
Pihaknya berharap agar PJU di Kota Gorontalo bisa hidup maksimal, sesuai dengan komitmen bersama menjadikan ibu kota provinsi itu sebagai Kota Terang.
Menurutnya Pemprov Gorontalo sudah cukup maksimal membantu pemasangan penerangan jalan, selanjutnya masalah pembayaran menjadi kewenangan pemkot.
Beberapa tahun lalu pemprov juga sudah memberikan bantuan CCTV di 40 titik, untuk memantau keamanan kota dari aksi kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Gubernur sendiri telah mengundang pihak PLN untuk membahas hal itu, karena PJU penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga dan pengguna jalan.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Kota Gorontalo Laida M. Ali, mengakui jika dua bulan terakhir pembayaran pajak PJU belum bisa dibayarkan.
Pihaknya masih menunggu APBD Perubahan disahkan.
"Tapi Minggu ini sudah kami bayarkan untuk dua bulan sampai September. Untuk Oktober sementara kami proses. Biayanya hampir Rp600 juta per bulan," jelas Laida.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Gorontalo Supriyadi menilai masalah tersebut hanya sebatas komunikasi yang kurang.
Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan menindaklanjuti permintaan tersebut.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020